Perkuat Pengelolaan Keuangan dan Aset SPI Unand Gelar Sosialisasi

30 November 2017

Padang (Unand) – Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Andalas mengadakan Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara dan Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara pada Rabu (29/11) di Ruang Seminar lantai 5 Perpustakaan Universitas Andalas Kampus Limau Manis.

Sosialisasi ini menghadirkan Mohamad Hardi, AK., M.Prof.Acc (Inspektur I) dari Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti sebagai pemateri. Hadir Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengelola keuangan dan aset ditingkat fakultas maupun universitas di lingkungan Unand sebagai peserta. 

Rektor Unand, Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA mengatakan persoalan keuangan dan aset merupakan dua hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi pemerintah salah satunya perguruan tinggi. Pengetahuan asset dan keuangan ini diperlukan agar terhindar dari persoalan yang akan menjerat pada tindakan pidana.

Di Universitas Andalas sendiri setiap tahun secara rutin dilaksanakan pemeriksaan keuangan dan aset oleh BPK, BPKP maupun inspektorat. Sebelum dilaksanakannya pemeriksaan tersebut Unand telah diperkuat oleh SPI sebagai bumper Unand, agar tidak terjadinya kesalahan yang berakibat hukum.

“Selama ini banyak kesalahan terjadi akibat ketidaktahuan secara administrasi. Untuk itu sosialisasi seperti ini sangat bermanfaat bagi pengelola keuangan dan aset”tambahnya.

Selain keuangan, persoalan asset di institusi pemerintah juga sering bermasalahan, tetapi sudah mulai dilakukan penertiban. Upaya perbaikan ini telah dilakukan mulai dari pencatatan, penggunaan dan pengelolaan aset. Untuk itu, setelah sosialisasi ini diharapkan pengelolaan keuangan dan asset semakin membaik.

Sementara itu, Mohamad Hardi dalam paparanya menjelaskan siklus pengelolaan anggaran meliputi perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban. 

Berdasarkan dokumen DIPA/POK, kantor/Satker melaksanakan  kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen DIPA/POK. Dalam melaksanakan kegiatan pada kantor/Satker, menristekdikti selaku    pengguna anggaran mengangkat pejabat perbendaharaan yaitu  Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan. Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat:  Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

Ia juga menjelaskan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara melakukan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum (Penjelasan UU 17 Tahun 2003 Butir 9)

Tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Pasal 1 ayat 7 UU No. 15 Tahun 2004) (Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara). 

Mohamad Hardi juga memaparkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan penelitian, pelaksanaan anggaran, belanja barang, belanja modal dan hibah. 

Humas dan Protokol Unand

 

 

Read 176 times