Informasi Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri Universitas Andalas melalui Jalur SMMPTN Barat dan PMB D3 dan Intake D3 Fakultas Ekonomi  Klik tombol ini :http://pmb.unand.ac.id
Toggle Bar

Gelar Seminar Internasional, PUSaKO FH Unand Angkat Topik Pemilu Asimetris

22 Maret 2018

Padang (Unand) – Pertemuan Ahli Internasional yang digagas oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas berlangsung pada Kamis (22/3) di Convention Hall Universitas Andalas. 

Seminar Internasional kali ini menghadirkan sejumlah Pakar Bidang Hukum domestik maupun Internasional guna membahas demokrasi asimetris dalam sistem desentralisasi, berbicara soal praktik demokrasi asimetris dalam sistem desentralisasi di berbagai wilayah dunia termasuk pengalaman Indonesia

Diantaranya adalah Prof. Tove Malloy (European Centre For Minority Issues) Prof. Bertus de Villiers (Curtin University, Perth Australia) Dr. Mada Sukmajati (Pengamat Politik UGM) dan Arief Budiman (Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/KPU RI) dimoderatori oleh Dosen Ilmu Hukum Universitas Andalas Charles Simabura, SH, MH,

Prof. Tove Malloy mengatakan, pengaplikasian utamaprinsip demokrasi asimetrisdi eropa adalah untuk merangkul kelompok minoritas.

Pakar asal Jerman tersebut juga menambahkan pentingnya menata keberagaman suku, ras, budaya dalam sebuah kesatuan identitas. 

Menurutnya dalam kehidupan demokrasi tidak semua kebijakan dapat dipukul rata untuk semua kalangan masyarakat. 

“Tentunya bahasan ini menjadi penting di Indonesia yang notabene terdiri atas masyarakat yang multicultural,” Ujarnya 

Sementara itu, Dr. Mada Sukmajati mengatakan salah satu praktik demokrasi asimetris yang dijewantahkan di Indonesia ada pada penyelenggaraan  pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. 

Ia menjelaskan bahwa ada wilayah dalam kondisi-kondisi tertentu dimana asas umum pemilu seperti langsung dan umum tidak dapat dilaksanakan secara serta merta inilah yang disebut Pemilu Asimetris.

“Seperti Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Papua mereka diberi Otonomi khusus untuk pelaksanaan pemilu. Aceh bisa menghadirkan beragam partai local, DKI Jakarta punya landasan pelaksanaan pemilu sendiri, Gubernur DI Yogya otomatis dipilih melalui musyawarah keraton, Papua memiliki cara unik disebut Noken,”

Ketua KPU RI, Arief Budiman kemudian mengemukakan alasan mengapa pengaplikasian demokrasi asimetris dalam pemilu tetap dilaksanakan bahkan diberikan payung hukum di Indonesia. 

“Alasannya bahwa Indonesia terdiri atas ribuan suku bangsa dengan beragam adat istiadat,” ungkapnya. 

Disebutkannya tujuannya adalah untuk menghormati budaya dan kearifan lokal, menghindari perpecahan guna menjaga kesatuan NKRI, karena itu demokrasi asimetris menjadi instrument perdamaian.

Sementara Prof Bertus de Villiers dari Australia mengatakan bahwa pengaplikasian demokrasi asimetris dapat dilakukan melalui berbagai jalur, semisal membuat payung hukumnya dalam konstitusi, memberikan otonomi secara khusus pada wilayah kaum minoritas tersebut. “Bisa juga melalui hukum privasi, hukum primer dan sekunder,” Ujarnya

Pertemuan Ahli Internasional akan berlangsung selama dua hari dimulai dari 22 hingga 23 Maret mendatang. Sebelumnya Para Ahli telah menyambangi Mahkamah Konstitusi kemarin, Rabu (21/3). Kegiatan lainnya adalah Expert Meeting yang akan dihelat dalam tiga sesi, bersama berbagai pakar Hukum nasional, termasuk Prof. Dr. Saldi Isra .

Humas dan Protokol Unand

 

Read 635 times