Pendaftaran Seleksi Masuk (SIMA) Universitas Andalas (SIMA-AKADEMIK DENGAN UJIAN)  KLIK disini
Toggle Bar

Bahas Presidential Threshold, Oligarki Ekonomi dan Kemiskinan Struktural, DPD RI Adakan FGD di Unand

17 Jun 2022
FGD DPD Republik Indonesia FGD DPD Republik Indonesia Universitas Andalas

Padang (Unand) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Andalas bahas Presidential Threshold, Oligarki Ekonomi, dan Kemiskinan Struktural.

FGD ini menghadirkan narasumber staf khusus ketua DPD RI Syaifuddin Alamsyah dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Dr. Asrinaldi, MSi yang dipandu oleh Muhammad Ichsan Kabullah, S. IP, M.PA. secara hybrid pada Jumat (17/6) di Ruang Rapat Senat Gedung Rektorat Kampus Unand Limau Manis Padang.

Wakil Rektor I Universitas Andalas Prof. Mansyurdin, MS mengatakan kehadiran rombongan DPD RI tidak hanya sebatas dalam rangka pelaksanaan kunjungan kerja, melainkan adalah sebagai silaturrahmi yang sudah lama terbangun.

Ia berharap dengan terlaksananya FGD ini dapat mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam permasalahan yang ada di negara ini serta dapat mendalami manfaat dan mudarat dari penerapan Presidential Threshold dan prospek penghapusan aturan Presidential Threshold.

“Disamping itu juga dapat merumuskan alternatif kebijakan baik di level konstitusi maupun undang undang untuk penataan sistem perekonomian pancasila yang lebih terarah dan konsisten dan menghindarkan dari oligarki ekonomi dan menghasilkan rekomendasi mengenai penataan pemilihan pimpinan negara ini tanpa Presidential Threshold,” ujar Prof. Mansyur.

Sementarat itu, Ketua DPD RI LaNyalla mengemukakan tema ini sangat penting, karena ketiga isu tersebut saling terkait antara Presidential Threshold dengan oligarki ekonomi dan kemiskinan struktral di negeri ini.

“Sehingga perlu digali lebih dalam dalam FGD hari ini, untuk dijelaskan kepada khalayak luas, bahwa hal itu adalah persoalan kebangsaan yang penting, sekaligus fundamental,” ungkapnya.

Sebagai Ketua DPD RI yang mewakili daerah, ia mengatakan sudah berkeliling ke 34 Provinsi dan lebih dari 300 Kabupaten dan Kota. “Bahkan di Sumatera Barat ini bukan hanya berkunjung ke Padang, tetapi saya telah berkeliling ke beberapa Kabupaten di Provinsi ini,” ujarnya. 

Dalam kunjungan ke 34 provinsi, ia selalu bertemu dengan stakeholder yang ada di daerah, mulai dari pejabat pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat, baik itu akademisi, agamawan, pegiat sosial dan kerajaan nusantara. 

Ia menemukan satu persoalan yang hampir sama di semua daerah, yaitu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat di daerah dan kemiskinan yang sulit untuk dientaskan. “Dari sinilah pentingnya materi FGD hari ini kita bicarakan, dengan menguji hipotesa bahwa kemiskinan struktural terjadi karena ketidakadilan,” ujar LaNyalla. 

Ditambahkannya dan ketidakadilan terjadi karena adanya oligarki ekonomi yang menyandera kekuasaan, oligarki ekonomi tumbuh dan membesar karena adanya Presidential Threshold yang membuka pintu bagi oligarki ekonomi untuk menyatu dengan oligarki politik dalam proses mendisain dan membiayai proses pemilihan pemimpin nasional yang tidak murah.(*)

Humas dan Protokol Unand

 

Read 298 times