Padang (UNAND) – Perubahan iklim tidak lagi menjadi ancaman masa depan, tetapi telah dirasakan langsung oleh petani dan memengaruhi sistem pertanian di berbagai wilayah Indonesia. Namun, karakteristik dampak dan cara petani beradaptasi ternyata berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Hal tersebut terungkap dalam penelitian bertajuk “Towards Climate-Resilient Farming Systems: Evaluating Vulnerability and Adaptation Options for Agriculture in West and East Indonesia” yang dipimpin Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc. dari Universitas Andalas (UNAND) dengan peneliti mitra Yuerlita, Ph. D (UNAND), Dr. Sugeng Nugroho (GWA Koto Tabang), Dr. Raza Ullah (University of Agriculture Faisalabad, Pakistan), dan Dr. Malik Muhammad Shafi (University of Agriculture Peshawar, Pakistan).
Penelitian yang merupakan bagian dari Program International Research Network-EQUITY World Class University (WCU) tersebut membandingkan kondisi petani padi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kedua wilayah dipilih karena memiliki karakteristik agroklimat yang berbeda, yakni wilayah barat Indonesia yang relatif lebih basah dan wilayah timur yang relatif lebih kering.
Prof. Rudi mengatakan hasil penelitian memperlihatkan bahwa perubahan iklim telah menjadi persoalan nyata bagi sektor pertanian. Petani di kedua wilayah merasakan perubahan variabilitas dan pola curah hujan, suhu, kekeringan, banjir hingga ketersediaan air.
“Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian tidak dapat disamaratakan. Setiap daerah memiliki karakteristik, tingkat kerentanan, dan kapasitas adaptasi yang berbeda, sehingga intervensi yang dilakukan juga harus berbasis pada kondisi lokal,” ujarnya pada Rabu (19/8).
Di Sumatera Barat, sebanyak 96,2 persen petani yang menjadi responden merasakan perubahan variabilitas curah hujan, 95,7 persen perubahan suhu, 88 persen perubahan pola curah hujan, serta 77 persen mengalami persoalan kekurangan air. Sementara itu, di Sulawesi Selatan, banjir dilaporkan oleh 58,1 persen responden, lebih tinggi dibandingkan Sumatera Barat yang berada pada angka 27,3 persen.
Menariknya, kondisi tersebut turut memengaruhi pilihan petani dalam beradaptasi. Petani di Sumatera Barat lebih banyak menerapkan strategi agronomis dan pengelolaan tanah. Diversifikasi tanaman dilakukan oleh 25,4 persen responden, rotasi tanaman 23,9 persen, dan penggunaan mulsa untuk konservasi tanah 20,6 persen.
Sebaliknya, petani di Sulawesi Selatan menunjukkan kecenderungan lebih kuat menggunakan pendekatan teknologi dan varietas tanaman. Sebanyak 37,6 persen menggunakan varietas tahan iklim, 27,1 persen memilih varietas berumur pendek, 26,7 persen melakukan diversifikasi tanaman, dan 26,2 persen menerapkan agroforestri.
Menurut Prof. Rudi, perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan petani menghadapi perubahan iklim sangat berkaitan dengan kondisi lingkungan, ketersediaan air, sumber daya, serta karakteristik sistem pertanian setempat.
Karena itu, hasil penelitian ini dinilai penting untuk mendorong kebijakan adaptasi yang lebih spesifik berdasarkan karakteristik wilayah, bukan menggunakan pendekatan yang seragam.
Penguatan layanan penyuluhan pertanian, peningkatan pengelolaan sumber daya air, serta pengembangan teknologi pertanian cerdas iklim atau climate-smart agriculture menjadi sejumlah langkah yang dapat diperkuat untuk meningkatkan ketahanan sektor pertanian.
“Ketahanan pangan ke depan sangat bergantung pada kemampuan kita membantu petani beradaptasi. Karena itu, hasil riset harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah nyata yang dapat memperkuat ketahanan petani menghadapi perubahan iklim,” pungkas Prof. Rudi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method melalui survei rumah tangga, wawancara dengan informan kunci, serta observasi lapangan. Pengumpulan data primer melibatkan petani padi di Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan, sehingga memberikan gambaran komparatif mengenai kerentanan dan strategi adaptasi petani pada dua kondisi agroklimat yang berbeda.
Riset tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat pengembangan keilmuan, tetapi juga menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pertanian berbasis bukti untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus pencapaian SDG 2 tentang Tanpa Kelaparan dan SDG 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim.(*)
Humas, Protokol, dan Layanan Informasi Publik
