Universitas Andalas

Kita kerap mendongakkan kepala ke langit setiap kali banjir datang, seolah di sanalah sumber segala persoalan bermula. Hujan yang terlalu deras dan iklim yang kian tak menentu menjadi kambing hitam yang mudah kita tunjuk. Padahal, akar persoalannya sering justru berdiam sunyi di bawah telapak kaki kita sendiri: tanah yang perlahan kehilangan daya menahan air.

Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 bukan sekadar angka dalam dokumen fiskal. Ia adalah kenyataan yang harus diterima daerah dan membuat ruang fiskal pemerintah daerah akan menyempit secara signifikan. Dan seperti yang pernah saya uraikan sebelumnya di akhir tahun 2025 (https://www.facebook.com/share/p/1B4n152oh3/), dampaknya hampir pasti akan menjalar ke dua hal yang paling krusial, pelayanan publik di daerah dan pertumbuhan ekonomi lokal. Ada pertanyaan yang jarang dibahas secara jujur: siapa yang sebenarnya akan menanggung beban dari penurunan ini? Apakah elit politik daerah rela menyesuaikan “kesejahteraan” mereka, atau justru masyarakat luas yang akan merasakan dampaknya?

Kasus kekerasan yang viral beberapa waktu lalu dengan narasi “cinta ditolak, kapak bertindak” kembali menyadarkan publik bahwa persoalan kekerasan tidak selalu berawal dari tindakan fisik semata, tetapi sering kali bermula dari kegagalan memahami makna dalam komunikasi. Peristiwa ini bukan sekadar tragedi kriminal, melainkan juga menjadi cermin bagaimana bahasa khususnya bahasa penolakan dapat disalahartikan hingga memicu respons ekstrem.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum membawa konsekuensi besar, yaitu otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Otonomi tersebut diharapkan mendorong fleksibilitas, inovasi, dan daya saing global. Namun, di sisi lain, otonomi tanpa sistem pengendalian intern yang efektif berpotensi melahirkan risiko tata kelola, moral hazard, dan fraud. Di sinilah urgensi Sistem Pengendalian Intern menjadi krusial.