Universitas Andalas

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah berharap pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) daerah. Permintaan ini disampaikan Mahyeldi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (7/10/2025), merespons adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Pertanyaan pokoknya: apakah wajar jika gaji ASN daerah dibayar oleh pemerintah pusat?

Dunia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Di balik meja-meja diplomasi global, ada satu perang yang tidak menggunakan peluru, melainkan benih. Kita sedang berada di persimpangan jalan yang genting. Di satu sisi, ledakan populasi global menuntut ketersediaan pangan yang masif; di sisi lain, perubahan iklim (climate change) dan degradasi lahan marginal membuat cara-cara pertanian konvensional mulai menemui jalan buntu. Dalam diskursus sains modern, muncul satu instrumen yang menjanjikan kemaslahatan sekaligus memicu perdebatan sengit: Bioteknologi.

Bencana alam - gempa, banjir, kekeringan - sering kali digambarkan sebagai gangguan eksternal yang meruntuhkan tatanan ekonomi masyarakat. Respon yang lazim pun cenderung mekanistik, seperti membangun kembali infrastruktur fisik dan mengalirkan bantuan tunai. Namun, tinjauan literatur multidisiplin mutakhir mengajak kita pada pemahaman yang lebih dalam bahwa ketahanan ekonomi pasca-bencana bukanlah sekadar fungsi dari modal fisik atau keuangan, melainkan hasil dari sebuah sistem yang utuh di mana kehidupan sosial masyarakat dan kesehatan ekologis saling terjalin dan saling mendukung. Pendekatan yang memisahkan pemulihan ekonomi dari pemulihan ekologi dan kohesi sosial pada akhirnya hanya akan menghasilkan kerapuhan baru.

Banjir Mengubah Sungai

Banjir bandang di penghujung 2025 dan kekeringan di awal 2026 menjadi dua keadaan alam yang kontras di Kota Padang. Dipicu oleh Siklon Tropis Senyar, hujan ekstrem mengguyur kota ini hingga banjir bandang melanda dataran aluvialnya.