Universitas Andalas

Presiden Prabowo dalam pidatonya pada rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026) meminta peran lebih besar para gubernur, bupati dan walikota menyelamatkan situs-situs bersejarah di daerah masing-masing. Beliau melihat abainya berbagai pihak terhadap tinggalan bersejarah Indonesia, padahal situs-situs itu memiliki makna besar dalam mengukuhkan fondasi kepemimpinan dan kebangsaan kita.

Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir kerap menyampaikan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor kini telah memasuki era digital. Melalui layanan e-Samsat, aplikasi daerah, hingga kanal perbankan dan dompet digital, masyarakat disebut tidak lagi harus mengantre panjang di kantor Samsat. Secara normatif, pernyataan ini memang tidak keliru. Infrastruktur digital telah tersedia, sistem pembayaran elektronik telah dibangun, dan sebagian masyarakat benar-benar merasakan kemudahan tersebut.

Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2026 menjadi momentum krusial bagi bangsa Indonesia untuk melakukan refleksi mendalam atas fundamental perlindungan tenaga kerja. Tema "Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif" bukan sekadar rangkaian kata tanpa makna, melainkan sebuah manifestasi dari urgensi perubahan struktural dalam menghadapi kompleksitas dunia kerja modern. Di tengah transisi industri digital dan tekanan ekonomi global, kita tidak lagi boleh memandang aspek keselamatan kerja sebagai pelengkap administratif semata. Keselamatan kerja adalah pilar utama produktivitas nasional yang memerlukan pendekatan saintifik, integratif, dan berbasis data nyata.

Selama dua hari (29/30 Januari 2026) presentasi Bappenas di Gubernuran Sumatra Barat tentang Rencana Rekonstruksi Pasca Kejadian Hydrologis bulan November 2025 yang terdampak utama di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Intinya, dokumen dalam rancangan rekonstruksi negara hadir dan merencanakan secara jangka panjang dan menengah, model rekonstruksi pasca bencana yang akan dibiayai oleh APBN serta sumber pembiayaan masyarakat, serta implikasinya terhadap pembiayaan, risiko. Dokumen menjadi pedoman daerah provinsi serta kabupaten terdampak secara terintegrasi.