Bayangkan kamu baru lulus kuliah. IPK oke, portofolio lumayan, semangat masih membara. Tapi setelah ratusan lamaran dikirim, yang balas cuma dua dan keduanya menawarkan gaji di bawah UMR. Kamu frustasi, ngepost di Twitter, dapat ribuan likes, lalu selesai. Besoknya tetap sama. Atau cerita lain: UKT kampusmu tiba-tiba naik drastis di semester depan. Teman-temanmu ramai protes di grup WA, ada yang bikin petisi online, viral sebentar, lalu tenggelam ditelan konten lain. Kebijakannya? Tetap jalan.
Dua skenario itu bukan fiksi. Dan keduanya punya satu benang merah yang sering kita lupa semua itu lahir dari keputusan politik. Bukan keputusan alam, bukan takdir, tapi keputusan yang dibuat oleh orang-orang tertentu, di ruangan tertentu, yang dipilih atau dibiarkan berkuasa karena sebagian besar dari kita memilih untuk tidak peduli.
Dan di situlah masalahnya dimulai. Politik tidak akan berhenti hanya karena kita memilih untuk tidak menontonnya. Ia tetap berjalan, tetap menghasilkan kebijakan, tetap membentuk harga, aturan, dan kesempatan yang akan kita hadapi setiap hari. Satu-satunya pertanyaannya adalah: kamu mau ikut nentuin arahnya, atau cukup puas jadi yang pertama ngeluh ketika semuanya salah?
Kita sering menyebut itu sebagai nasib, keadaan atau paling jauh ekonomi lagi susah. Tapi jarang sekali kita menarik benang merahnya sampai ke pangkal bahwa besaran UKT ditentukan oleh kebijakan kementerian, bahwa sempitnya lapangan kerja punya hubungan langsung dengan regulasi investasi yang dibuat di gedung-gedung yang jauh dari keseharian kita, bahwa harga-harga yang naik itu bukan sekadar "pasar", tapi juga hasil dari keputusan fiskal, subsidi yang dicabut, dan prioritas anggaran yang ditentukan oleh orang-orang yang kita pilih atau bahkan tidak kita pilih. Itulah artinya diurus sama politik.
Bukan dalam arti dramatis seperti ditangkap atau dibungkam tapi dalam arti yang jauh lebih halus dan justru karena itu lebih berbahaya, hidupmu dibentuk oleh keputusan yang kamu tidak ikut andil di dalamnya. Kamu tinggal menerima hasilnya, entah itu baik atau tidak. Lebih menggelisahkan, kekosongan yang kita tinggalkan tidak pernah benar-benar kosong. Ketika suara anak muda absen, ada suara lain yang mengisi tempatnya. Kelompok kepentingan yang lebih terorganisir. Ambil contoh yang konkret, kebijakan soal pendidikan tinggi misalnya, siapa yang paling terdampak kalau UKT naik? Jelas mahasiswa, tapi siapa yang paling aktif melobi kebijakan itu, hadir di forum-forum diskusi, dan punya saluran langsung ke pengambil keputusan? Hampir pasti bukan mahasiswanya sendiri, dan bukan karena mahasiswa tidak mampu tapi karena selama ini kita lebih nyaman bersuara di kolom komentar daripada di ruang yang sebenarnya punya pengaruh.
Ada sebuah ungkapan lama yang terdengar klise tapi sulit dibantah: kalau kamu tidak ada di meja, kamu ada di menu. Dalam konteks politik, artinya sederhana kalau anak muda tidak ikut membentuk keputusan, anak muda yang akan paling merasakan akibat dari keputusan yang dibuat tanpa mereka. Apa yang paling ironis? Secara demografi, kita ini mayoritas, pemilih muda adalah kelompok terbesar dalam peta politik Indonesia. Bayangkan kalau energi yang selama ini kita habiskan untuk marah di media sosial, diarahkan ke sesuatu yang lebih punya daya ungkit.
Kalau kamu berpikir "terlibat politik" itu artinya harus jadi caleg, ikut partai, atau minimal pasang baliho di pinggir jalan, wajar kalau langsung males duluan. Gambaran itu memang yang paling sering muncul, dan jujur, tidak terlalu mengundang, tapi partisipasi politik bentuknya jauh lebih luas dari itu dan Gen Z, tanpa banyak disadari, sebenarnya sudah lama melakukannya. Ingat gerakan #PeringatanDarurat tahun lalu? Dimulai dari satu unggahan, menyebar lewat repost dan story, dan dalam waktu kurang dari 48 jam berhasil menggerakkan ribuan orang turun ke jalan di berbagai kota. Tidak ada partai yang mengorganisir, tidak ada tokoh besar yang memimpin dari depan yang ada hanya anak-anak muda yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan memilih untuk tidak diam. Itu politik. Dalam bentuknya yang paling murni tekanan publik yang lahir dari kesadaran kolektif.
Lihat juga bagaimana sebuah thread panjang di X bisa menjelaskan RUU yang rumit dengan bahasa yang mudah dicerna, dibagikan jutaan kali, dan akhirnya memaksa media mainstream untuk ikut meliput. Seseorang yang bahkan bukan jurnalis, bukan akademisi, hanya duduk di kamarnya sendiri tapi suaranya menjangkau lebih jauh dari banyak kolom opini di koran nasional. Itu juga politik. Kita sering meremehkan hal-hal seperti itu, menganggapnya sekadar keramaian sesaat, viral yang cepat reda dan memang ada benarnya tidak semua gerakan online berujung pada perubahan nyata, tapi bukan berarti tidak ada yang berhasil. Justru sejarah perubahan di Indonesia beberapa tahun terakhir banyak yang dimulai dari keributan di dunia maya sebelum akhirnya memaksa respons dari dunia nyata.
Partisipasi politik tidak selalu harus menghadap ke pusat, ke gedung DPR. Politik itu juga ada di tingkat paling dekat dengan keseharian kita. Siapa kepala desamu? Siapa anggota DPRD di daerahmu? Kebijakan apa yang sedang dibahas di tingkat lokal yang langsung berdampak pada lingkunganmu? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar membosankan, tapi justru di situlah keputusan yang paling terasa di kehidupan sehari-hari dibuat.
Gen Z punya sesuatu yang tidak dimiliki generasi sebelumnya dalam kadar yang sama yaitu akses informasi yang luar biasa, jaringan yang melampaui batas geografis, dan kepekaan terhadap ketidakadilan yang sudah terlatih sejak kecil. Itu bukan bekal yang kecil, justru itu kombinasi yang kalau diarahkan dengan tepat, bisa jadi kekuatan politik yang sangat nyata. Masalahnya bukan pada kemampuan, masalahnya lebih pada keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu penting, bahwa suara kita dihitung, bahwa keterlibatan kita bukan sekadar aksi simbolis yang tidak mengubah apa pun. Perubahan yang besar hampir tidak pernah dimulai dari langkah yang besar. Ia dimulai dari seseorang yang memutuskan untuk tidak lagi berpura-pura bahwa semua ini bukan urusannya. Ada yang bilang, waktu terbaik untuk menanam pohon adalah dua puluh tahun lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Klise memang, tapi dalam konteks politik Indonesia hari ini, kalimat itu terasa lebih relevan dari sebelumnya.
Dalam setiap siklus pemilu, pemilih berusia di bawah empat puluh tahun mendominasi daftar pemilih tetap. Itu bukan angka simbolis tapi itu daya tawar yang nyata, kalau mau digunakan. Masalahnya, potensi itu selama ini lebih sering jadi bahan pidato kampanye daripada kekuatan yang benar-benar terorganisir. Dan ada sesuatu yang berubah dalam beberapa tahun terakhir yang tidak bisa diabaikan, anak muda Indonesia semakin sulit dibungkam. Gerakan-gerakan yang lahir dari media sosial membuktikan bahwa kesadaran kolektif bisa terbentuk dengan cepat, melampaui batas kota dan pulau. Politisi mulai menyadari bahwa narasi yang mereka bangun bisa runtuh dalam hitungan jam kalau tidak sejalan dengan apa yang dirasakan anak muda. Itu pergeseran kekuatan yang nyata, meski belum sempurna.
Tidak ada yang mengharapkan kamu tiba-tiba berubah jadi aktivis penuh waktu atau memutuskan maju sebagai calon legislatif minggu depan. Perubahan tidak bekerja seperti itu, dan siapapun yang bilang sebaliknya kemungkinan besar sedang menjual sesuatu, yang diperlukan jauh lebih sederhana dari itu. Mulai dengan tahu dan benar-benar tahu siapa yang mewakilimu di DPRD daerahmu. Cari tahu kebijakan apa yang sedang dibahas yang langsung menyentuh hidupmu. Kalau ada pemilu, luangkan waktu untuk memilih dengan sadar, bukan sekadar ikut-ikutan atau malah tidak datang sama sekali, kalau kamu suka menulis, tulis. Kalau kamu lebih nyaman lewat percakapan, bicara di lingkaran terdekatmu, di forum diskusi, di mana pun kamu merasa nyaman.
Karena pada akhirnya, politik bukan sesuatu yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Ia adalah kehidupan sehari-hari, hanya dalam skala yang lebih besar. Dan setiap orang yang memutuskan untuk tidak berdiam diri sekecil apapun langkahnya ikut menentukan seperti apa skala itu terbentuk.
Penulis: Lusi Puspika Sari, S.IP, M.IP (Dosen Ilmu Politik UNAND)
