Pengelolaan sungai di Indonesia sering kali terjebak dalam labirin birokrasi dan pembagian kewenangan yang rumit. Di Sumatera Barat, tata kelola sungai secara garis besar terbagi antara instansi pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWS-SV) di bawah Kementerian PU yang bersumber dari APBN, serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (DSDA-BK) Provinsi Sumatera Barat yang mengandalkan APBD Provinsi.
Secara regulasi, DSDA-BK Provinsi hanya memiliki kewenangan atas empat sungai utama (termasuk anak-anak sungainya), yaitu Batang Pasaman dan Batang Masang di Kabupaten Pasaman Barat, serta Batang Silaut dan Batang Tarusan di Kabupaten Pesisir Selatan. Sisanya berada di bawah tanggung jawab BWS-SV dengan dukungan fiskal APBN yang jauh lebih besar.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan ironi yang kontradiktif. Akibat desakan kedaruratan di daerah, DSDA-BK kerap terserap energi dan anggarannya untuk melakukan perbaikan serta penanganan darurat pada sungai-sungai yang sebenarnya merupakan kewenangan BWS-SV. Akibatnya, sungai-sungai yang murni menjadi tanggung jawab provinsi justru terabaikan. Sumber daya yang terbatas itu makin terbagi, meninggalkan sungai-sungai daerah tanpa penanganan komprehensif.
Tragedi Tiga Muara Batang Masang
Dampak paling nyata dari ketimpangan dan kekosongan penanganan ini terlihat di Batang Masang. Sungai ini memiliki tiga muara utama: Muara Katiagan (Jorong Katiagan, Pasaman Barat), Muara Siayuah (Jorong Mandiangin, Pasaman Barat), dan Muara Masang (Jorong Masang, Kabupaten Agam).
Saat ini, ketiga muara tersebut mengalami sedimentasi masif yang melumpuhkan fungsi utamanya sebagai jalur pelayaran nelayan. Kapal-kapal nelayan—seperti kapal jenis bagan yang mampu melaut hingga lepas pantai—tidak lagi dapat melintasi muara akibat pendangkalan ekstrem.
Sebagai gantinya, para nelayan terpaksa beralih menggunakan pukat tepi dengan perahu kecil (sampan) untuk mengantarkan jaring, lalu ditarik mundur beramai-ramai dari tepi pantai. Hasilnya sangat memprihatinkan: bukannya ikan kaya nilai ekonomi, jaring nelayan lebih sering terisi sampah dan limbah.
Kondisi ini makin diperparah oleh masifnya aktivitas perkebunan kelapa sawit di sepanjang aliran Batang Masang. Buangan limbah permukaan berupa air bersedimen lumpur pekat masuk ke badan sungai tanpa pengolahan yang memadai, memicu percepatan penumpukan sedimen hingga ke muara. Kekeruhan tinggi dan pencemaran ini mendorong koloni ikan menjauh ke tengah laut lepas—jangkauan yang tak mungkin digapai oleh sampan kecil.
Lumpuhnya muara ini memicu efek domino sosial-ekonomi. Banyak nelayan terpaksa mengandaskan matapencaharian utamanya dan berganti profesi menjadi buruh kebun dengan penghasilan yang sangat minim. Kemiskinan struktural pun tak terhindarkan di kawasan pesisir ini.
Ancaman Alih Fungsi Badan Sungai
Dampak sedimentasi dan akumulasi limpasan sawit tidak hanya merusak muara, tetapi juga mengubah geometri sungai. Aktivitas perkebunan dan debit banjir telah menyebabkan alur Batang Masang berpindah sepanjang 6,95 kilometer.
Gambar. Citra satelit Google Earth memperlihatkan alih fungsi alur Batang Masang: alur lama sepanjang 6,95 km terputus dan fungsinya tergantikan oleh sudetan (cutoff) alur baru sepanjang 2,1 km.
Tragisnya, alur sungai lama (oxbow lake / bekas badan sungai) yang mengering mulai dikuasai dan diklaim secara sepihak oleh oknum masyarakat. Meskipun tokoh adat (ninik mamak) setempat telah melarang penguasaan lahan tersebut, belum terlihat tindakan tegas dari DSDA-BK di lapangan untuk mengamankan aset negara, padahal ninik mamak sudah melaporkan masalah ini pada DSDA-BK. Bagaimanapun, badan sungai adalah ruang publik dan milik negara yang wajib dilindungi peruntukannya secara hukum. DSDA-BK harus hadir di garis depan untuk menyelamatkan aset ekologis ini sebelum beralih fungsi secara permanen.
Rekayasa Jetty dan Pembilasan Alami
Secara teknis hidrolika, krisis pendangkalan di ketiga Muara Batang Masang tidak akan selesai hanya dengan pengerukan (dredging) berkala yang memakan biaya besar namun berumur pendek. Solusi permanen yang mendesak untuk direncanakan oleh DSDA-BK adalah pembangunan struktur penahan gelombang dan pengarah arus (jetty) di muara.
Tata letak (layout) struktur jetty yang optimal harus dirancang dengan presisi tinggi untuk memenuhi tiga fungsi hidrolik utama:
1. Mengarahkan dan Memfokuskan Arus Pembilasan (Flushing Jet): Memanfaatkan gaya dorong air sungai saat debit puncak dan fase pasang surut laut (ebb tide) untuk menggelontorkan sedimen keluar ke laut.
2. Menahan Transpor Sedimen Menyusur Pantai (Longshore Drift): Mencegah masuknya kembali sedimen pasir laut ke dalam alur muara akibat aksi gelombang Samudra Hindia.
3. Menjaga Kedalaman Navigasi Alami: Mempertahankan kedalaman ambang muara secara konstan sehingga akses kapal nelayan dapat terjamin tanpa bergantung pada proyek pengerukan berulang.
Pemerintah daerah tidak boleh lagi membiarkan Batang Masang terbengkalai dalam jepitan keterbatasan anggaran dan kerumitan pembagian kewenangan. Penataan muara dan pengamanan alur sungai ini bukan sekadar urusan rekayasa sipil, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menyelamatkan ekosistem dan menanggulangi kemiskinan masyarakat nelayan pesisir.
Penulis: Prof. Mas Mera (Guru Besar Teknik Sipil bidang Mekanika Fluida dan Hidrolika serta Kepala Laboratorium Mekanika Fluida dan Hidrolika Departemen Teknik Sipil UNAND)
