Partai-partai politik kini kehilangan kemewahan untuk terus bungkam. Ruang netralitas semu telah tertutup rapat sejak palu Mahkamah Konstitusi diketuk, menyisakan gema perdebatan hukum dan etika yang kian hari kian bising. Bola panas itu secara perlahan namun pasti menggelinding ke gedung parlemen, mengetuk pintu para wakil rakyat yang selama ini memilih bermain aman di balik tembok kekuasaan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, figur sentral yang kerap dijuluki sebagai pucuk kendali riil di Senayan, lambat laun harus melangkah ke mimbar untuk memberikan kepastian. Publik belum lupa pada janji penuntasan regulasi krusial seperti RUU Perampasan Aset dengan taruhan jabatan; kini, publik menunggu jaminan moral apa lagi yang akan ditawarkan parlemen ketika persoalan paling mendasar mengenai syarat kepemimpinan nasional disodorkan tepat di hadapan muka mereka.
Membiarkan wacana cacat administratif dan ketiadaan ijazah Wakil Presiden terus menggantung bebas di atas langit-langit Republik adalah preseden yang sangat merusak. Di atas kertas hukum acara pemilu, tembok formalitas limitasi waktu dan kedudukan hukum mungkin berhasil menyelamatkan status keterpilihan dari pembatalan seketika. Namun, pada ranah etika publik—fondasi tertinggi dari bangunan negara hukum—situasi ini adalah bencana legitimasi yang tak terobati.
Dalam etika bernegara modern, desakan untuk mundur atau mekanisme pemakzulan memiliki nilai keutamaan yang setara: menyelamatkan martabat institusi kepresidenan dari kehinaan. Bertahan di tengah pembuktian cacat dokumen hanya akan memperpanjang umur kompromi busuk. Jawaban klise tanpa komentar bukan lagi peredam kemarahan, melainkan pengakuan terselubung atas kebangkrutan argumen moral kekuasaan.
Para pemohon dan elemen masyarakat sipil dipastikan tidak akan melipat bendera perlawanan. Tanpa adanya amar putusan sekalipun, suara kritis publik terus bergema menuntut kejujuran; apalagi kini mereka memegang dokumen putusan lembaga penjaga konstitusi yang membedah fakta-fakta persidangan. Pihak pendukung kekuasaan tentu akan membalas dengan narasi tandingan yang tak kalah keras, membentengi diri dengan dalih final dan mengikatnya batas sengketa. Namun, publik kini memiliki cermin yang jernih untuk menilai. Jika Putusan MK Nomor 90/2023 tempo hari dibentangkan sebagai karpet merah menuju puncak kekuasaan, maka putusan teranyar ini berfungsi laksana cermin retak yang menelanjangi asal-usul keterpilihan itu sendiri.
Realitas putusan ini bekerja layaknya dua sisi dari satu keping mata uang yang sama, di mana publik tidak boleh terjebak hanya dengan memandang salah satu permukaannya. Di satu sisi, persidangan mengonfirmasi fakta pahit bahwa sang pejabat tidak memiliki dokumen pendidikan yang sah sebagaimana diwajibkan undang-undang saat mendaftar. Di sisi lain, permohonan pembatalan hasil pemilu ditolak karena alasan kedaluwarsa waktu dan tidak terpenuhinya legal standing formil para pemohon. Membaca dua sisi ini secara utuh membawa kita pada satu kesimpulan lugas: mata uang itu sesungguhnya telah cacat cetak, kehilangan daya beli politiknya, dan tak lagi bernilai sebagai alat transaksi kepercayaan publik. Jabatan itu mungkin masih dapat dipegang, tetapi nilai luhur yang melekat padanya telah hangus terbakar fakta persidangan.
Langkah Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini memperlihatkan manuver yudisial yang sangat diperhitungkan, laksana pepatah klasik mengambil rambut di dalam adonan tepung—rambut terangkat rapi tanpa merusak tatanan tepung di sekelilingnya. Mahkamah tidak mematikan perkara sejak awal melalui putusan sela administratif, melainkan dengan sengaja menggelar panggung persidangan seluas-luasnya. Seluruh saksi, ahli, dan bukti dokumen dipersilakan diuji secara terbuka di ruang sidang. Strategi ini memberi ruang terang bagi pembuktian material, hingga fakta tak terbantahkan tercatat dalam risalah resmi negara: terdapat kebohongan administratif fatal dalam berkas pendaftaran calon.
Meski demikian, MK secara sadar menolak membatalkan hasil pemilu dengan menyandarkan pertimbangan hukum pada batas waktu sengketa yang telah terlewati. Langkah ini melahirkan implikasi politik yang sangat melumpuhkan bagi sang tokoh. Secara administratif ia selamat dan tetap menempati kursi wakil presiden hingga masa tugasnya tuntas, namun secara eksistensial karier politik jangka panjangnya telah divonis mati. Menjalankan sisa masa jabatan dalam bayang-bayang status terbukti menggunakan dokumen tidak sah adalah siksaan politik yang berkepanjangan.
Di bawah kungkungan rezim hukum pemilu yang kaku, ia menjabat sebagai figur yang cacat secara moral. Amat sulit membayangkan ada kekuatan politik waras yang bersedia menjalin aliansi dengannya pada kontestasi masa depan. MK telah menutup peluang kegaduhan suksesi seketika, namun sekaligus menandai akhir dari masa depan dinasti politik sang figur. Tidak ada kebohongan yang sempurna; tabir kepalsuan itu pada akhirnya terkoyak oleh waktu.
Kekacauan etika ini menemukan resonansi mendalam ketika dibedah melalui kacamata psikoanalisis sastra drama tragedi Hamlet karya William Shakespeare. Dalam tafsir psikologis klasik, khususnya analisis hasrat Oedipal yang dielaborasi oleh Ernest Jones, relasi antara Pangeran Hamlet dan pamannya, Claudius, memuat ambivalensi moral yang luar biasa kelam. Secara sadar, Hamlet membenci pamannya karena telah membunuh sang ayah, Raja Hamlet, dan menikahi ibunya, Ratu Gertrude. Namun, di lapisan bawah sadar terdalam, Hamlet sesungguhnya menyimpan rasa lega dan kepuasan rahasia atas kejahatan tersebut.
Menurut pembacaan psikoanalitik, setiap anak laki-laki menyimpan kecemburuan bawah sadar terhadap figur ayah yang mendominasi dan memiliki sang ibu seutuhnya. Namun, moralitas sosial menahan Hamlet untuk menyingkirkan ayahnya sendiri. Ketika Claudius meracuni Raja Hamlet, sang paman sesungguhnya telah mengeksekusi apa yang secara diam-diam menjadi fantasi terlarang Hamlet: melenyapkan figur otoritas patriarkal yang menghalangi kedekatannya dengan sang ibu. Claudius melicinkan jalan psikologis Hamlet, mengerjakan dosa besar yang tak berani dilakukan Hamlet dengan tangannya sendiri. Rasa jijik dan amarah Hamlet di permukaan kerap meluap secara berlebihan justru sebagai mekanisme pertahanan jiwa untuk menutupi rasa terima kasih bawah sadarnya atas hilangnya sang ayah dari tahta dan ranjang kekuasaan.
Analogi tragedi Denmark ini memantulkan bayangan yang sangat pas pada lanskap psikologi politik Indonesia hari ini. Keterpurukan dan kelumpuhan legitimasi Gibran akibat pembuktian MK sesungguhnya menjadi anugerah terselubung bagi Presiden Prabowo Subianto. Masuknya sang wakil presiden sejak awal bukanlah pilihan murni dari kehendak Prabowo, melainkan beban transaksi politik yang dipaksakan oleh figur pelindung dinasti demi memuluskan jalan menuju tampuk kekuasaan tertinggi. Gibran adalah pasak pengikat yang menancapkan bayang-bayang patronase lama ke dalam pemerintahan baru, sekaligus menjadi ancaman laten bagi kedaulatan kepemimpinan sang presiden.
Secara etika koalisi, Prabowo tidak mungkin mendepak sang wakil presiden secara sepihak tanpa memicu benturan terbuka dengan jejaring kekuasaan yang mengantarkannya ke istana. Di titik inilah drama Shakespeare menemukan padanannya. Seperti Hamlet yang diuntungkan oleh kejahatan Claudius tanpa perlu mengotori tangannya sendiri, Prabowo kini menyaksikan beban politik terbesarnya tersungkur akibat hantaman putusan MK dan gelombang kecaman publik. Skandal keabsahan dokumen itu meremukkan otoritas sang wakil presiden, mengubahnya dari pewaris takhta yang dominan menjadi sosok yang lumpuh secara legitimasi.
Kejatuhan moral wakilnya melicinkan jalan bagi Prabowo untuk mengonsolidasikan kekuasaan mutlak atas pemerintahan tanpa harus menanggung cap pengkhianat. Segala beban kompromi dinasti rontok dengan sendirinya, dibersihkan oleh palu peradilan dan pengadilan opini publik. Prabowo kini memegang kendali penuh atas panggung kekuasaan, menatap masa depan pemerintahannya dengan tangan yang bersih dari dosa penyingkiran, sementara rekannya terjebak di sudut panggung sebagai simbol kekuasaan yang telah kehilangan kehormatan. Panggung politik nasional pada akhirnya membuktikan kebenaran sastra kuno: bahwa di balik ratapan atas runtuhnya sebuah aliansi, kerap tersembunyi senyum kepuasan seorang penguasa yang akhirnya bebas dari bayang-bayang beban masa lalunya.
Penulis: Donny Syofyan (Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas)
