Setelah lama tidak, majalah Tempo pada Juni lalu kembali menerbitkan edisi biografi tokoh bangsa. Kali ini mengangkat dan menyoroti Sumitro Djojohadikusumo (1917-2001), ayah Presiden Prabowo Subianto, dengan judul sampul “Ekonom Pemberontak.” Tidak hanya membahas pemikiran dan kontribusi Sumitro di bidang ekonomi, tetapi juga menyoroti berbagai peran dan sepak terjang sang tokoh dalam sejarah politik Indonesia.
Penggunaan frasa “Ekonom Pemberontak” jelas mengandung suatu cara pandang atau penafsiran tertentu terhadap biografi Sumitro. Sebutan tersebut tidak semata merujuk pada keterlibatan Sumitro dalam gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang menentang pemerintah pusat akhir dekade 1950-an, tetapi dalam batas tertentu juga menggambarkan karakter, pemikiran dan kiprah Sumitro sebagai seorang intelektual yang independen dan kritis terhadap kekuasaan. Dalam kariernya, ia tidak hanya pernah berseberangan dengan Presiden Sukarno, tetapi pada masa berikutnya juga menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan dan arah pemerintahan Soeharto.
Begawan Ekonomi
Dalam pengetahuan umum, Sumitro memang lebih masyhur sebagai begawan ekonomi dibandingkan sebagai tokoh politik. Sumitro merupakan orang Indonesia pertama meraih gelar doktor di bidang ekonomi, yakni dari Nederlandse Economische Hogeschool, Rotterdam, Belanda, pada 1943. Ia menulis disertasi mengenai perkreditan rakyat di Hindia Belanda pada masa “Depresi Besar” (Great Depression) 1930-an.
Sebagai teknokrat, pada awal 1950-an Sumitro dikenal melalui Rencana Urgensi Perekonomian dan Perindustrian (RUP). Salah satu bagian “Rencana Sumitro” tersebut adalah Kebijaksanaan Benteng yang lahir dari ikhtiar membangun kelas pengusaha pribumi untuk keluar dari struktur ekonomi yang timpang. Namun, kebijakan ini kurang berhasil karena banyak lisensi bisnis yang diperoleh dari pemerintah justru dijalankan oleh pengusaha lebih berpengalaman, umumnya Tionghoa.
Sebagai ekonom, Sumitro menulis berbagai karya kontributif bagi perkembangan pemikiran ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Seperti dikemukakan salah satu muridnya, M. Chatib Basri, Sumitro tidak membatasi dirinya pada satu mazhab ekonomi tertentu, termasuk menolak mempertentangkan negara dan pasar secara hitam-putih. Sebaliknya, ia memandang keduanya sebagai instrumen yang dapat saling melengkapi dalam mendorong transformasi ekonomi (Tempo, 7 Juni 2026).
Sumitro juga berjasa membangun institusi pendidikan ekonomi modern dengan mendirikan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan terlibat dalam pendirian fakultas ekonomi di berbagai daerah. Di Padang, Sumatera Barat, misalnya, fakultas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi bagian dari Universitas Andalas pada awalnya berada di bawah Yayasan Perguruan Tinggi Pancasila yang dibentuk oleh Dewan Banteng (cikal PRRI). Sumitro bahkan sempat dipercaya sebagai dekan sebelum kemudian pergi ke luar negeri dan menjadi buronan pemerintah pusat (Esmara, 1995).
Pergolakan Politik
Di bidang politik, Sumitro merupakan salah satu tokoh penting PSI yang dipimpin Sutan Sjahrir. Pada masa Revolusi, ia aktif memperjuangkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Di antaranya, ia mengikuti sidang pembahasan masalah Indonesia di DK PBB di Lake Success, Amerika Serikat, pada 1947, serta menjadi anggota delegasi RI dalam KMB di Den Haag yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada akhir Desember 1949.
Keterlibatan Sumitro dalam PRRI/Permesta tentu menjadi salah satu episode krusial dalam biografinya. Pembahasan atas sub-topik ini Tempo mengandalkan sumbernya dari buku Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia (1997) karya Audrey R Kahin dan George MT Kahin, serta Jejak Perlawanan Begawan Pejuang: Sumitro Djojohadikusumo (2000), ditulis Aristides Katoppo cs. Selain itu, wawancara Tempo dengan Sumitro pada 1999 kembali ditampilkan, sebagai sumber primer yang baru.
Sumber-sumber tersebut memberikan gambaran cukup lengkap mengenai keterlibatan Sumitro dalam gerakan PRRI/Permesta, termasuk masa pengasingannya. Sumitro mengatakan latar belakangnya bergabung dengan PRRI, tidak hanya karena keberpihakannya kepada aspirasi daerah yang merasa diabaikan pemerintah pusat, tetapi juga adanya friksi antara Sukarno dan para pemimpin PSI, termasuk Sumitro, yang memandang Presiden semakin dekat dengan PKI. Dorongan yang mempercepat langkah Sumitro bergabung dengan daerah-daerah bergolak adalah kerasnya tekanan politik di mana ia merasa akan dikriminalisasi melalui tuduhan korupsi.
Sejarah mencatat, pada Mei 1957 Sumitro meninggalkan Jakarta dan menyeberang ke Sumatra. Ia menjadi salah satu tokoh nasional yang bergabung dengan gerakan yang berpusat di Sumatera Barat tersebut. Di antara elite politik lainnya terdapat Sjafruddin Prawiranegara, Mohammad Natsir, dan Burhanuddin Harahap, tiga tokoh utama dari Masyumi. Langkah Sumitro bergabung dengan PRRI ditentang sebagian rekan-rekannya di PSI, tetapi ia mengaku telah memperoleh restu dari Sjahrir.
Dalam situasi genting pada masa sebelum dan setelah Proklamasi PRRI, Sumitro terlibat sangat aktif, dari basis utama gerakan di Sumatera Tengah sampai ke mancanegara. Namun sejarah kemudian mencatat bahwa perlawanan PRRI/Permesta berhasil dipatahkan oleh pasukan pemerintah pusat. Pasukan Nasution-Yani segera menduduki kota-kota di Sumatera Tengah.
Ketika perlawanan daerah hanya tersisa di hutan-hutan, Sumitro telah berada jauh di luar negeri. Awalnya untuk mencari dukungan pihak luar bagi PRRI/Permesta melawan pemerintahan Sukarno yang condong ke komunis. Namun, ketika perlawanan dari daerah semakin menunjukkan keterbatasannya, Sumitro tidak lagi terlibat secara langsung, meskipun ia tetap membangun jaringan antikomunis di kalangan diaspora Indonesia (Katoppo, 2000).
Kelak, mengenai bantuan asing terhadap PRRI/Permesta, Sumitro tidak menampik adanya jalinan kontak dengan pihak asing, termasuk CIA atau Amerika Serikat (AS). Namun, ia membantah adanya kendali AS. Bantuan AS tidak serta-merta berarti PRRI merupakan proyek Amerika. Bahkan, dukungan AS terhadap PRRI pada akhirnya juga terbatas dan tidak berkembang menjadi keterlibatan yang lebih jauh. Akar utama konflik, menurutnya, tetap berada di dalam negeri Indonesia sendiri: ketegangan politik nasional, konflik elite dan persoalan relasi pusat-daerah.
Setelah rezim Orde Lama runtuh pasca-Tragedi G30S/PKI, Sumitro dipanggil pulang ke Indonesia. Walaupun cukup banyak resistensi, namun lewat bantuan Ali Murtopo, penasehat Presiden Soeharto, Sumitro balik ke tanah air, membantu pemerintah baru. Ia dianggap sarat pengalaman dalam mengurus ekonomi. Singkat cerita, Sumitro akhirnya diangkat dua kali menjadi anggota Kabinet di masa dekade awal Orde Baru, yakni Menteri Perdagangan (1968-1973) dan Menteri Riset & Pengembangan (1973-1978).
Pada fase berikutnya, setelah tidak lagi di pemerintahan, Sumitro mengambil posisi sebagai intelektual dan akademisi. Ia tidak hanya kembali mengajar dan menulis buku, tetapi juga aktif menyuarakan kegelisahannya terhadap berbagai perkembangan negara. Beberapa kali ia mengingatkan pemerintah mengenai persoalan-persoalan mendasar terkait arah kebijakan ekonomi, praktik KKN, dan persoalan tata kelola negara.
Menariknya, independensi intelektual Sumitro tetap terjaga meskipun sejak awal dekade 1980-an ia berbesan dengan Presiden Soeharto melalui pernikahan putranya, Prabowo Subianto, dengan Titiek Soeharto. Ia bahkan tidak jarang menyampaikan pandangan-pandangannya itu secara terbuka yang kelak justru membuat hubungannya dengan keluarga Cendana menjadi renggang dan bahkan kemudian pecah.
Terjadinya krisis multidimensi - dipicu krisis moneter – yang meruntuhkan kekuasaan Orde Baru pada 1998, menunjukkan bahwa apa yang sebelumnya dikemukakan Sumitro bukan semata kritik seorang "oposan" terhadap kebijakan pemerintah, tetapi menyentuh persoalan-persoalan struktural dalam tata kelola negara. Rontoknya rezim otoritarian itu bahkan tidak hanya memberi konteks bagi kritik-kritik Sang Begawan, tetapi juga telah membuka ruang untuk membacanya kembali dalam menghadapi aneka tantangan penyelenggaraan negara pada masa-masa setelahnya, tentu termasuk di masa pemerintahan Presiden Prabowo sekarang ini.
Penulis: Dr. Israr Iskandar. SS. M.Si (Dosen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, dan seorang Analis/pengamat Sejarah Politik yang tulisannya sering terbit di media nasional dan lokal)
