Laporan terakhir Bank Dunia yang menyebutkan ada 64,2% penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan. Sebaliknya, dengan garis kemiskinan nasional, Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Maret 2026 persentase penduduk miskin berada pada 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka tersebut bahkan turun dibandingkan dengan bulan Maret 2025.

Angka nasional tersebut tidak berarti bahwa persoalan kesejahteraan telah selesai. Sebaliknya, ketika standar kemiskinan internasional digunakan, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup dengan tingkat konsumsi yang jauh dari standar kehidupan yang lazim bagi negara berpendapatan menengah ke atas. Di sinilah, kita menemukan paradoks penting bahwa kemiskinan dapat menurun secara statistik, tetapi kerentanan ekonomi dapat tetap sangat luas.

Kemiskinan memang sering kali dibicarakan melalui angka-angka: delapan persen, sepuluh persen, atau dua puluh juta orang, empat puluh juta orang dan seterusnya.  Angka-angka tersebut tampak sederhana, objektif, dan mudah dibandingkan. Namun, di balik setiap angka terdapat kehidupan masyarakat yang jauh lebih kompleks. Ada keluarga yang harus memilih antara membayar kontrakan atau membeli obat, orang tua yang menunda pemeriksaan karena biaya transportasi, pekerja yang tetap bekerja meskipun sakit karena tidak memiliki pendapatan pengganti, atau anak yang harus menerima makanan dengan kualitas lebih rendah agar uang rumah tangga cukup sampai akhir bulan.

Perdebatan mengenai kemiskinan Indonesia tidak seharusnya pada pertanyaan, “Berapa persen penduduk miskin?”atau sekadar “Mana data yang benar?” Pertanyaan yang lebih penting adalah “Miskin dengan standar kehidupan seperti apa, dan apa konsekuensinya bagi kehidupan nyata?

Kemiskinan Bukan Hanya Soal Tidak Memiliki Uang

Kemiskinan pada dasarnya bukan sekadar keadaan ketika seseorang tidak memiliki sejumlah rupiah tertentu. Kemiskinan adalah keterbatasan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang layak. Seseorang mungkin berada sedikit di atas garis kemiskinan nasional, tetapi tetap tidak mempunyai ruang ekonomi yang memadai. Ia mampu membeli makanan hari ini, tetapi tidak memiliki tabungan untuk menghadapi sakit. Ia dapat membayar listrik bulan ini, tetapi akan kesulitan ketika anak membutuhkan biaya sekolah mendadak. Ia mempunyai pekerjaan, tetapi pekerjaannya tidak memberikan kepastian pendapatan. Ia tidak disebut miskin secara statistik, tetapi satu kejadian tidak terduga dapat membuat keluarganya jatuh ke dalam kemiskinan. Inilah yang membedakan kemiskinan aktual dengan kerentanan ekonomi.

BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar dalam mengukur kemiskinan nasional. Ukuran tersebut penting karena dirancang untuk memahami kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Pada Maret 2026, misalnya, garis kemiskinan nasional tercatat sekitar Rp669.235 per kapita per bulan dengan komponen makanan sekitar 74,70 persen dan nonmakanan sekitar 25,30 persen. Namun, angka tersebut tidak dapat dibaca sebagai batas universal mengenai berapa biaya yang dibutuhkan seseorang untuk hidup layak dalam seluruh dimensi kehidupan. Garis kemiskinan adalah instrumen statistik. Ia diperlukan untuk mengidentifikasi populasi miskin, memantau perubahan, dan menentukan kebijakan. Akan tetapi, kehidupan manusia selalu lebih besar daripada definisi statistik yang digunakan untuk mengukurnya. Di sinilah ukuran internasional seperti yang digunakan Bank Dunia memberikan perspektif tambahan.

Ketika US$8,30 Bukan Berarti Rp146 Ribu

Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam membaca statistik kemiskinan internasional adalah menyamakan kurs pasar dengan Purchasing Power Parity (PPP), misalnya jika kurs pasar berada di sekitar Rp17.620 per dolar maka US$8,30 secara Aritmatika dapat dikalikan dengan kurs tersebut. Hasilnya sekitar Rp146 ribu, tetapi angka Rp146 ribu itu bukan ekuivalen PPP.

PPP memiliki fungsi yang berbeda dan mencoba memperhitungkan perbedaan tingkat harga antarnegara sehingga daya beli uang dapat dibandingkan. Satu dolar internasional dalam ukuran PPP bukanlah satu dolar yang dapat dibeli di pasar valuta asing. Oleh karena itu, dolar PPP tidak boleh diperlakukan sebagai dolar yang hendak ditukarkan di bank.

Bank Dunia secara eksplisit menjelaskan bahwa garis kemiskinan internasional US$8,30 merupakan garis untuk negara berpendapatan menengah ke atas atau upper-middle-income countries, dan menggunakan benchmark PPP 2021. Untuk Indonesia, Bank Dunia menunjukkan ekuivalen sekitar Rp1,512 juta per orang dalam sebulan. Bank Dunia juga menegaskan bahwa konversi tersebut bukan konversi menggunakan kurs pasar, melainkan penyesuaian berdasarkan perbedaan biaya hidup dan daya beli antarnegara.

Perbedaan ini sangat penting. Jika US$8,30 PPP dibaca sebagai Rp146 ribu per hari melalui kurs pasar, kita akan memperoleh gambaran yang sangat berbeda dibandingkan dengan jika kita memahami US$8,30 sebagai standar daya beli internasional. Kesalahan konversi dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru mengenai kemiskinan. Dengan demikian, angka internasional tersebut seharusnya dibaca sebagai sebuah alat pembanding kesejahteraan, bukan sebagai daftar harga atau kurs valuta asing.

Bank Dunia sendiri menegaskan bahwa garis kemiskinan internasional memang berbeda dari garis kemiskinan nasional. Garis nasional dibuat untuk kebutuhan kebijakan domestik dan disesuaikan dengan konteks suatu negara, sedangkan garis internasional dirancang agar kesejahteraan dapat dibandingkan dengan lintas negara. Dengan kata lain, kedua angka tersebut tidak harus dipertentangkan. Keduanya digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berbeda.

Mengapa Satu Negara Bisa Memiliki Dua Wajah Kemiskinan?

Kita dapat membayangkan dua kondisi keluarga. Keluarga pertama hidup dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi makanan pokok, membayar tempat tinggal sederhana, dan menyekolahkan anak. Secara statistik, mereka berada di atas garis kemiskinan nasional. Namun, keluarga itu tidak memiliki tabungan berarti. Ketika salah satu anggota keluarga terkena penyakit berat, seluruh struktur ekonomi rumah tangga dapat terguncang.

Keluarga kedua mungkin memiliki pengeluaran lebih tinggi dan juga berada di atas garis kemiskinan nasional. Mereka mempunyai kendaraan, telepon pintar, dan akses internet. Dari luar, keluarga ini tampak sebagai keluarga kelas menengah. Namun, sebagian besar pendapatannya habis untuk kebutuhan rutin. Mereka memiliki cicilan, biaya pendidikan, sewa atau KPR, transportasi, makanan, dan kesehatan. Sedikit kenaikan biaya hidup saja dapat membuat mereka harus mengurangi konsumsi atau berutang.

Apakah keluarga kedua miskin? Secara statistik nasional, belum tentu, tetapi apakah mereka aman secara ekonomi? Hal itu juga belum tentu. Di sinilah konsep vulnerability menjadi penting. Kemiskinan bukan hanya tentang siapa yang berada di bawah garis hari ini, melainkan juga tentang siapa yang sangat mungkin jatuh ke bawah garis kemiskinan ketika menghadapi guncangan. Indonesia mempunyai kelompok masyarakat yang berada dalam wilayah abu-abu tersebut: bukan miskin menurut definisi nasional, tetapi belum memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat untuk disebut benar-benar sejahtera.

Laporan Bank Dunia mengenai perkembangan ekonomi Indonesia, bahkan menunjukkan adanya ketegangan antara indikator kesejahteraan objektif dan persepsi masyarakat. Dalam data Listening to Indonesia, pada Agustus 2025 sebanyak 27 persen rumah tangga mengidentifikasi dirinya sebagai miskin, meningkat tujuh poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, kekhawatiran mengenai memburuknya kondisi ekonomi meningkat, terutama di kalangan rumah tangga yang mengidentifikasi dirinya sebagai kelas menengah. Fenomena ini juga sangat penting. Masyarakat dapat melihat bahwa angka kemiskinan menurun, tetapi secara subjektif mereka merasa hidup semakin sulit. Kedua hal tersebut tidak harus bertentangan.

Pertumbuhan Ekonomi Tidak Otomatis Menjadi Kesejahteraan

Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat dalam beberapa dekade terakhir. Kemiskinan nasional turun secara substansial dibandingkan dengan masa lalu. Bank Dunia mencatat bahwa Indonesia berhasil menurunkan kemiskinan secara signifikan sejak akhir 1990-an, bahkan menjadi kurang dari 10 persen sebelum pandemi COVID-19. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu diterjemahkan secara merata menjadi peningkatan kualitas hidup. Masalahnya bukan hanya berapa besar ekonomi tumbuh, melainkan siapa yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut.

Pertumbuhan yang menghasilkan pekerjaan berkualitas, upah yang meningkat, perlindungan sosial, pendidikan bermutu, perumahan layak, dan akses kesehatan akan menghasilkan kesejahteraan yang lebih inklusif. Sebaliknya, pertumbuhan yang terutama menghasilkan peningkatan keuntungan aset, konsumsi kelompok atas, atau pekerjaan berproduktivitas rendah dapat menciptakan situasi paradoks: indikator makroekonomi membaik sementara sebagian masyarakat merasa kehidupannya tidak banyak berubah.

Bank Dunia dalam laporan mengenai perekonomian Indonesia juga menyoroti lemahnya pertumbuhan konsumsi kelompok calon kelas menengah serta pentingnya penciptaan pekerjaan yang lebih baik untuk mempertahankan standar hidup kelas menengah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan Indonesia bukan sekadar bagaimana mengurangi jumlah orang miskin, melainkan cara membangun tangga mobilitas sosial yang membuat masyarakat dapat naik kelas secara berkelanjutan.

Daya Beli Adalah Wajah Lain Dari Kemiskinan

Kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari daya beli. Seseorang dapat memperoleh kenaikan pendapatan nominal, tetapi jika harga kebutuhan hidup meningkat lebih cepat, kesejahteraannya belum tentu meningkat. Hal inilah sebabnya mengapa pengalaman masyarakat terhadap kemiskinan tidak selalu sejalan dengan angka pendapatan. Pendapatan adalah apa yang masuk ke rumah tangga. Daya beli adalah apa yang dapat diperoleh dari pendapatan tersebut.

Gaji Rp5.000.000,00 pada satu daerah dengan biaya hidup tertentu tidak memiliki makna ekonomi yang sama dengan gaji Rp5.000.000,00 di kota besar dengan biaya perumahan, transportasi, dan pendidikan yang jauh lebih tinggi. Demikian pula, pendapatan Rp3.000.000,00 bagi rumah tangga tanpa tanggungan kesehatan tidak sama dengan pendapatan Rp3.000.000,00 bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan kebutuhan pengobatan rutin. Oleh sebab itu, membicarakan kesejahteraan tanpa membicarakan harga perumahan, pangan, transportasi, pendidikan, energi, dan kesehatan akan menghasilkan gambaran yang tidak lengkap. Kemiskinan modern bukan hanya persoalan “bukan punya uang”, melainkan juga persoalan uang yang tidak lagi cukup untuk membeli keamanan hidup.

Kesenjangan bukan hanya perbedaan pendapatan. Kesenjangan sering kali dibayangkan sebagai perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Dalam kehidupan nyata, kesenjangan memiliki banyak lapisan: ada kesenjangan pendapatan, ada kesenjangan pendidikan, Ada kesenjangan kesempatan kerja, ada kesenjangan geografis, ada kesenjangan digital, aan ada kesenjangan kesehatan.

Dua orang dapat memiliki pendapatan yang relatif sama, tetapi mempunyai peluang hidup yang berbeda karena tempat tinggal, kualitas lingkungan, pendidikan, konektivitas, dan akses terhadap layanan publik. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau berpenghuni. Dalam konteks demikian, jarak geografis dapat berubah menjadi jarak sosial. Seorang penduduk di pusat kota mungkin dapat mengakses rumah sakit spesialis dalam waktu kurang dari satu jam. Penduduk di daerah terpencil mungkin harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapatkan layanan yang sama.

Secara statistic, mereka sama-sama warga negara. Dalam pengalaman hidup, mereka tidak memiliki kesempatan yang sama. Kemiskinan akhirnya memasuki tubuh manusia.Di sinilah, hubungan antara kemiskinan dan kesehatan menjadi sangat nyata. Kemiskinan membuat seseorang lebih sulit memperoleh makanan bergizi, tinggal di lingkungan sehat, mengakses air bersih, memperoleh pendidikan kesehatan, melakukan pemeriksaan rutin, dan mendapatkan pengobatan tepat waktu.

Kemiskinan, Penyakit, dan Akses Kesehatan

Sebaliknya, penyakit dapat membuat seseorang jatuh miskin. Hubungan tersebut membentuk sebuah lingkaran: kemiskinan meningkatkan risiko penyakit meningkat, risiko penyakit meningkatkan biaya kesehatan meningkat, peningkatan biaya kesehatan menunurunkan nilai pendapatan, akhornya kemiskinan semakin dalam. Inilah yang disebut sebagai medical poverty trap atau jebakan kemiskinan akibat kesehatan.

Sebuah keluarga yang selama ini hidup pas-pasan mungkin masih mampu bertahan selama semua anggota keluarga sehat. Akan tetapi, ketika pencari nafkah utama mengalami stroke, kanker, gagal ginjal, kecelakaan, atau penyakit kronis lainnya, persoalannya tidak lagi sekadar biaya dokter. Ada biaya transportasi, biaya obat, biaya makan selama mendampingi pasien, ada kehilangan pendapatan, dan biaya perawatan anggota keluarga, serta sering kali ada hilangnya produktivitas dalam jangka panjang. Oleh karena itu, akses kesehatan adalah salah satu instrumen antikemiskinan yang mutlak disiapkan.

JKN memang telah mengubah lanskap, tetapi belum menghapus kesenjangan. Pada tahap ini, Indonesia sebenarnya telah melakukan salah satu transformasi terbesar dalam pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Program ini telah memperluas perlindungan kesehatan secara luar biasa. WHO mencatat bahwa hingga Desember 2023 cakupan JKN telah mencapai lebih dari 260 juta orang atau lebih dari 95 persen populasi. Perluasan tersebut juga berkontribusi terhadap penurunan proporsi belanja kesehatan langsung dari kantong rumah tangga (out-of-pocket spending) dibandingkan kondisi sebelum JKN. Namun, memiliki kartu jaminan kesehatan tidak identik dengan memiliki akses kesehatan yang sama.

Coverage tidak selalu sama dengan access. Seseorang dapat terdaftar sebagai peserta JKN, tetapi rumah sakit yang dibutuhkan mungkin jauh. Dokter spesialis mungkin tidak selalu tersedia. Waktu tunggu mungkin panjang dan transportasi mungkin mahal. Obat tertentu mungkin tidak tersedia sesuai dengan harapan, bahkan biaya tidak langsung dapat tetap menjadi hambatan.

WHO dalam pemantauan UHC menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan, tetapi masih menghadapi kesenjangan dalam cakupan pelayanan. Dengan metodologi terbaru, indeks cakupan layanan kesehatan semesta Indonesia berada pada 67; tantangan masih terlihat terutama dalam layanan penyakit tidak menular serta distribusi tenaga kesehatan. Hal ini merupakan persoalan penting karena beban penyakit Indonesia semakin bergeser.

Jika dahulu penyakit menular menjadi perhatian dominan, kini hipertensi, diabetes, penyakit jantung, kanker, stroke, dan penyakit kronis lainnya menjadi semakin penting. Penyakit kronis membutuhkan sistem kesehatan yang bukan hanya mampu mengobati ketika pasien sudah sakit berat, tetapi mampu mendeteksi lebih awal, melakukan pengendalian faktor risiko, memastikan kepatuhan pengobatan, dan mempertahankan kontinuitas pelayanan. Dengan demikian, kemiskinan dan kesehatan harus dibaca dalam kerangka yang sama. Angka akses kesehatan belum sama dengan pengalaman mendapatkan pelayanan.

Indeks kesehatan memberikan gambaran makro, tetapi masyarakat mengalami sistem kesehatan pada tingkat mikro. Bagi seorang ibu hamil di daerah terpencil, akses kesehatan berarti apakah bidan tersedia. Bagi seorang penderita diabetes, akses berarti apakah obat tersedia dan apakah ia dapat melakukan pemeriksaan secara rutin. Bagi seorang penderita hipertensi, akses berarti apakah penyakitnya diketahui sebelum terjadi stroke. Bagi seorang anak, akses berarti apakah imunisasi, gizi, dan pelayanan dasar tersedia sejak awal kehidupannya. Bagi lansia, akses berarti apakah pelayanan penyakit kronis dapat diperoleh tanpa perjalanan yang terlalu jauh.

Oleh karena itu, kualitas sistem kesehatan tidak cukup diukur dari jumlah fasilitas atau jumlah peserta jaminan. Lebih penting lagi adalah apakah sistem tersebut mampu memberikan pelayanan yang tepat, berkualitas, tepat waktu, terjangkau, dan berkesinambungan. WHO mendefinisikan universal health coverage sebagai keadaan ketika semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial. Dengan demikian, UHC memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu cakupan pelayanan dan perlindungan finansial. Indonesia telah bergerak jauh, tetapi perjalanan menuju UHC yang benar-benar setara belum selesai.

Bayangkan, sebuah keluarga dengan pendapatan yang hanya cukup untuk kebutuhan rutin. Selama tidak ada kejadian luar biasa, keluarga tersebut terlihat baik-baik saja. Kemudian, salah satu anggota keluarga mengalami penyakit berat. Pendapatan turun karena pencari nafkah tidak dapat bekerja. Pengeluaran meningkat karena perjalanan ke rumah sakit, kebutuhan pendamping, makanan, obat tertentu, atau kebutuhan lainnya. Tabungan habis dan kemudian utang mulai muncul.

Pada tahap berikutnya, keluarga mulai mengurangi pengeluaran pendidikan anak. Setelah itu, kualitas makanan diturunkan dan beberapa kebutuhan kesehatan ditunda. Pada titik tertentu, penyakit lain dapat muncul. Akhirnya, kemiskinan menjadi semakin dalam. Inilah sebabnya indikator pengeluaran kesehatan dari kantong rumah tangga sangat penting. WHO pernah mencatat bahwa meskipun Indonesia mengalami kemajuan dalam mengurangi pengeluaran kesehatan katastropik, bahkan angka 0,4 persen pada 2018 tetap berarti lebih dari satu juta orang dapat terdorong ke dalam kemiskinan karena biaya kesehatan. Angka tersebut menunjukkan bahwa satu penyakit dapat mengubah status ekonomi sebuah keluarga. Kemiskinan yang disebabkan  oleh kesehatan adalah kemiskinan yang sangat tidak adil karena orang tidak memilih untuk sakit.

Dari Paradigma “Orang Miskin” Menuju Masyarakat Rentan

Dalam kacamata kesehatan keluarga dan komunitas, sudah waktunya kita mengubah cara melihat kemiskinan. Kita tidak lagi bertanya “Berapa banyak orang miskin?” namun beralih “Berapa banyak orang yang hidup dekat dengan kemiskinan?”, “Berapa banyak yang tidak memiliki tabungan?”, “Berapa banyak yang akan jatuh miskin jika kehilangan pekerjaan selama tiga bulan?”, “Berapa banyak yang harus menjual aset ketika anggota keluarga mengalami penyakit berat?”, “Berapa banyak anak yang masa depannya terhambat karena kualitas pendidikan?”, dan “Berapa banyak masyarakat yang memiliki JKN, tetapi masih menghadapi hambatan geografis dan kualitas pelayanan?”

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita dari poverty measurement menuju well-being measurement. Kemiskinan tidak boleh hanya dipandang sebagai garis horizontal yang memisahkan orang miskin dan tidak miskin. Kehidupan lebih menyerupai spektrum. Pada bagian paling bawah, terdapat kemiskinan ekstrem, di atasnya terdapat kemiskinan standar, kelompok rentan, calon kelas menengah, kelas menengah yang relatif aman, dan pada lapisan paling atas terdapat kelompok dengan aset, pendapatan, dan kapasitas menghadapi risiko yang jauh lebih besar. Perbedaan antarkelompok tersebut bukan hanya jumlah uang yang dimiliki. Perbedaannya adalah kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian.

Gambar Spektrum Kerentanan dan Keamanan Risiko Kesehatan
(Sintesis Penulis)

Ukuran Kemiskinan Harus Dibaca Bersama

Ukuran kemiskinan harus dibaca bersama. Tidak tepat jika angka 8,07 persen dari BPS digunakan untuk menyimpulkan bahwa hanya sekitar delapan persen masyarakat Indonesia yang menghadapi persoalan ekonomi. Namun, sama tidak tepatnya jika angka kemiskinan internasional US$8,30 PPP digunakan untuk menyatakan bahwa seluruh penduduk yang berada di bawahnya adalah “orang miskin” dalam pengertian kebijakan nasional. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda.

BPS diperlukan untuk memahami kemiskinan dalam konteks Indonesia dan menentukan kebijakan domestik. Bank Dunia diperlukan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan Indonesia dengan negara lain menggunakan standar yang lebih seragam. Bank Dunia sendiri menegaskan bahwa garis nasional dan garis internasional memang dirancang untuk tujuan yang berbeda. Pendekatan yang lebih matang bukan memilih salah satunya, tetapi membaca keduanya secara bersamaan.

Garis kemiskinan nasional menunjukkan siapa yang miskin menurut kebutuhan dasar domestik. Garis internasional menunjukkan posisi bagaimana kesejahteraan di Indonesia jika dibandingkan dengan standar negara-negara dalam kelompok pendapatan tertentu. Ukuran kerentanan menunjukkan siapa yang berisiko jatuh miskin. Ukuran multidimensional menunjukkan siapa yang mengalami kekurangan dalam pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, dan aspek kehidupan lainnya. Indikator kesehatan menunjukkan apakah seseorang memiliki kemampuan untuk mempertahankan kualitas hidup ketika sakit. Indikator tersebut memberikan gambaran yang mendekati realitas dan realitas kehidupan tidak hanya berada di dalam spreadsheet angka-angka. Pada akhirnya, kemiskinan adalah persoalan statistik sekaligus persoalan moral. Statistik diperlukan agar negara tidak membuat kebijakan berdasarkan perasaan. Akan tetapi, statistik juga harus digunakan untuk melihat manusia, bukan untuk menggantikan manusia.

Di balik angka kemiskinan internasional, terdapat jutaan orang yang mungkin belum miskin menurut definisi nasional, tetapi belum memiliki keamanan ekonomi yang memadai. Di balik kesenjangan terdapat anak-anak yang lahir dengan kesempatan yang tidak sama. Di balik biaya kesehatan terdapat keluarga yang mungkin harus memilih antara berobat dan mempertahankan konsumsi sehari-hari. Di balik persoalan akses kesehatan terdapat sebuah pertanyaan fundamental: “apakah tempat seseorang dilahirkan, tingkat pendapatannya, atau kondisi ekonominya boleh menentukan seberapa besar peluangnya untuk hidup sehat?” Jawaban terhadap pertanyaan tersebut menentukan wajah pembangunan sebuah negara.

Ya, Indonesia telah mencapai kemajuan luar biasa. Angka kemiskinan nasional terus bergerak turun; JKN telah memperluas perlindungan kesehatan hingga mencakup sebagian besar penduduk; dan sistem kesehatan terus diperkuat. Keluarga yang memiliki JKN belum tentu memperoleh pelayanan dengan mudah. Pekerja yang memiliki penghasilan belum tentu mempunyai pekerjaan yang aman. Kelas menengah belum tentu memiliki kemampuan untuk menghadapi guncangan. Pertumbuhan ekonomi belum tentu berarti peningkatan kesejahteraan yang sama bagi semua orang. Tantangan Indonesia ke depan bukan sekadar mengurangi kemiskinan, melainkan membangun masyarakat yang tidak mudah jatuh miskin. Salah satu solusi mendasarnya tidak hanya melalui bantuan sosial, tetapi melalui pekerjaan yang lebih produktif dan stabil, pendidikan berkualitas, perumahan yang terjangkau, perlindungan sosial yang adaptif, penguatan layanan kesehatan primer, pemerataan tenaga kesehatan, serta sistem pembiayaan kesehatan yang benar-benar melindungi rumah tangga dari beban finansial.

Ukuran keberhasilan pembangunan akhirnya bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi atau seberapa rendah angka kemiskinan. Ukuran yang lebih manusiawi adalah: Apakah seorang anak miskin hari ini mempunyai kesempatan yang nyata untuk hidup lebih baik daripada orang tuanya? Apakah keluarga yang kehilangan pekerjaan dapat bertahan tanpa jatuh miskin? Apakah orang sakit dapat berobat tanpa kehilangan masa depan ekonominya?Apakah seseorang di daerah terpencil mempunyai peluang memperoleh pelayanan kesehatan yang secara bermakna setara dengan seseorang di kota besar?

Bagian paling penting adalah: Apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar memperbesar kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang sehat, aman, bermartabat, dan memiliki masa depan?

Semoga pertanyaan-pertanyaan ini dibaca bersama oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan posisi dan kapasitasnya masing-masing. Lalu, (kita) para pemangku kepentingan dapat berperan untuk menjawab menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan itu, bukan ‘menggerutu’ atau meratapi nasib, apalagi saling menyalahkan. Semoga!

Penulis: Prof. dr. Hardisman, M.HID., Dr.PH.─Profesor Kedokteran Keluarga & Komunitas, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas