Kopi Pagi dan Satu Keluhan
Selasa pagi, dua hari sebelum Sumatera Barat berulang tahun ke-81 pada 1 Oktober, saya mampir ke lapau Mak Etek. Di dinding sudah tertempel spanduk kecil bertuliskan tema tahun ini: "Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh".
Di meja panjang sudah duduk para pelanggan tetap. Ada Pak Guru, pensiunan guru sejarah. Ada Datuak, ninik mamak di kaum kami. Ada Ajo, perantau yang pulang kampung setelah tiga puluh tahun berdagang di Jakarta. Dan ada Buyuang, wartawan muda yang ponselnya tak pernah lepas dari tangan.
Sambil menyeruput kopi, saya lemparkan unek-unek yang sudah lama mengganjal.
"Menurut ambo, ketokohan urang awak di pentas nasional sudah jauh merosot. Dulu kita punya Hatta, Sjahrir, Agus Salim, Natsir, Yamin, Tan Malaka. Sekarang menteri asal Sumbar bisa dihitung jari, dan jarang yang di posisi kunci. Penyakitnya, kata orang, karena kita suka saling menjatuhkan. Bahkan tokoh-tokoh dulu pun katanya saling jegal."
Lapau mendadak ramai.
Babak Satu: "Bertengkar Iya, Menjegal Tidak"
Pak Guru yang pertama menyahut. Ia meletakkan gelasnya pelan-pelan, seperti hendak mulai mengajar.
"Soal bertengkar, angku benar. Tokoh kita dulu memang juara bertengkar. Tapi coba lihat apa yang mereka pertengkarkan."
Ia lalu menghitung dengan jari.
"Oktober 1921, Kongres Sarekat Islam di Surabaya. Agus Salim dan Abdul Muis, dua-duanya orang awak, mendorong disiplin partai. Anggota yang juga aktif di PKI harus keluar. Tan Malaka, juga orang awak, berdiri di seberang. Ia ingin Islam dan komunis tetap bersatu melawan Belanda. Ia kalah."
"10 Juli 1945, sidang BPUPKI. Yamin ingin Indonesia mencakup Malaya, Borneo Utara, Timor Portugis, sampai Papua. Hatta menolak Papua, dan hanya mau Malaya kalau rakyatnya sendiri yang minta. Voting-nya 39 dari 66 anggota ikut Yamin."
"17 Maret 1946, di masa kabinet Sjahrir, Tan Malaka ditangkap di Madiun karena Persatuan Perjuangan yang dipimpinnya menentang jalur diplomasi. Yamin ikut ditahan. Lalu meletus Peristiwa 3 Juli 1946, dan Yamin dihukum karena ikut menyusun naskah maklumatnya. Tan Malaka ditahan tanpa diadili sampai September 1948. Pada 21 Februari 1949 ia ditembak pasukan TNI di Selopanggung, Kediri."
"Terakhir, 15 Februari 1958, PRRI diproklamasikan di Padang. Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara ikut Ahmad Husein. Yamin di pihak pusat, dan sejak Juni 1958 jadi Menteri Negara di Kabinet Djuanda. Hatta, yang sudah mundur dari kursi wakil presiden pada 1 Desember 1956, mengkritik semuanya. Tulisannya 'Demokrasi Kita' dimuat Panji Masyarakat pimpinan Hamka pada 1960, dan majalah itu dibredel."
"Nah," kata Pak Guru. "Keras semua itu. Tapi yang dipertengkarkan adalah Islam atau komunis, diplomasi atau perang, pusat atau daerah. Tidak ada satu pun soal 'kampung siapa'. Itu beda pendapat, bukan saling menjegal."
Datuak menambahkan satu kisah. Yamin dan Hamka lama berseteru sejak berdebat soal dasar negara di Konstituante. Tahun 1962, Yamin sakit keras dan minta Chaerul Saleh menjemput Hamka. Yamin ingin dimakamkan di Talawi, tapi takut ditolak warga karena dulu ikut mengutuk PRRI. Hamka datang, menuntunnya sampai wafat pada 17 Oktober 1962, lalu mengantar jenazahnya pulang ke Talawi.
"Itu baru namanya urang awak," kata Datuak. "Bacakak boleh, bacarai jangan."
Babak Dua: Di Kampung Dicaci, di Rantau Dipuji
Saya belum mau kalah. "Baiklah, tokoh dulu mungkin lain. Tapi menurut ambo, penyakitnya ada di ranah. Di kampung, orang Minang susah maju karena suka menjatuhkan. Begitu ke rantau, baru dihormati karena pintar dan egaliter."
Datuak tersenyum. "Angku lupa adat kita sendiri. Kita diajari duduak samo randah, tagak samo tinggi. Pemimpin hanya didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang. Kekuasaan dibagi tiga dalam tungku tigo sajarangan: ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai. Di kampung tidak ada yang boleh berkuasa sendirian."
"Lalu tambahkan urusan pusako, gelar, dan tanah ulayat," lanjutnya. "Keputusan wajib mufakat. Satu orang tidak setuju, semuanya buntu. Dari luar, kebuntuan itu kelihatan seperti saling menjatuhkan."
Pak Guru mengangguk. Ia bilang antropolog Belanda Keebet von Benda-Beckmann sampai menulis buku soal ini, The Broken Stairways to Consensus (1984), tentang betapa banyaknya sengketa adat di nagari yang tak kunjung mufakat.
Ajo si perantau ikut bicara. "Di rantau lain ceritanya. Yang pergi merantau biasanya yang paling bersekolah dan paling berani. Mochtar Naim sudah menulis soal itu dalam Merantau (1979), begitu juga peneliti Jepang Tsuyoshi Kato dalam Matriliny and Migration (1982)."
"Jumlah kami juga banyak," tambahnya. "Sensus 2010 mencatat 6,46 juta orang Minang. Kalau dihitung kasar, kira-kira sepertiganya tinggal di luar Sumbar. Di rantau, kami lepas dari urusan suku dan pusako. Sifat egaliter dan hobi berdebat justru jadi modal."
Babak Tiga: Buyuang Membuka Ponsel
"Tapi tetap saja, menteri kita sekarang sedikit," kata saya.
Buyuang langsung menggulir ponselnya. "Sabar, Da. Kita cek dulu. Kabinet Merah Putih diumumkan 20 Oktober 2024, isinya 48 menteri dan 56 wakil menteri. Media lokal menghitung ada enam sampai tujuh yang berdarah Minang."
"Nah, sedikit kan?"
"Tunggu dulu, Da. Hitungannya pun longgar. Coba tiga nama yang paling sering disebut." Ia membacakan satu per satu:
- Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan, lahir dan besar di Koto Tangah, Padang. Lulusan SMA Negeri 1 Padang.
- Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, lahir di Jakarta dan besar di Bogor. Orang tuanya dua-duanya dari Payakumbuh.
- Yusril Ihza Mahendra, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, lahir dan besar di Manggar, Belitung Timur. Ayahnya keturunan Johor. Darah Minangnya dari ibu, yang leluhurnya merantau dari Aie Tabik, Payakumbuh, sejak abad ke-19.
"Yusril itu orang Minang atau bukan?" tanya Ajo.
Datuak yang menjawab. "Menurut adat, iya. Suku ikut ibu. Ia bersuku Malayu, dan sejak 2002 bergelar Datuak Maharajo Palinduang. Tapi kalau yang dimaksud orang Sumbar, jelas bukan."
Buyuang menambahkan hitungannya. "Orang Minang cuma sekitar 2,7 persen penduduk Indonesia. Enam atau tujuh dari 104 menteri dan wakil menteri itu sekitar 6 persen, lebih dari dua kali lipat. Jadi soal jumlah, kita tidak kurang, Da. Yang kurang itu posisi kuncinya."
"Dan lucunya," kata Pak Guru, "dua dari tiga nama itu lahir di rantau. Itu membenarkan cerita Ajo tadi."
Buyuang belum selesai. "Satu lagi. Prabowo-Gibran menang di 36 provinsi, tapi kalah di sini. Anies-Muhaimin dapat sekitar 56 persen di Sumbar. Kita satu dari dua provinsi yang tidak dimenangi Prabowo, bersama Aceh. Tapi urang awak tetap dipanggil masuk kabinet."
Babak Empat: Kenapa Bukan di Kursi Kunci?
"Kalau begitu," kata saya, "kenapa urang awak jarang dapat kursi strategis? Kalau bukan karena saling menjatuhkan, lalu karena apa?"
Pak Guru mengangkat tiga jari.
"Pertama, dulu kita start duluan. Kweekschool Fort de Kock di Bukittinggi sudah ada sejak 1856. Tan Malaka sekolah di sana. Lalu menyusul Adabiyah (1909), Sumatra Thawalib (sekitar 1918), Diniyah Putri milik Rahmah El Yunusiyyah (1923), dan INS Kayutanam milik Mohammad Sjafei (1926). Waktu daerah lain belum punya sekolah, kita sudah punya jaringan pendidikan. Wajar tokohnya menonjol. Begitu pendidikan merata, porsi itu pasti menyusut. Itu hukum alam, bukan kemunduran."
"Kedua, luka PRRI." Suara Pak Guru merendah. "Sejarawan Audrey Kahin dalam Rebellion to Integration (1999) mencatat, kekalahan PRRI menyingkirkan satu generasi elite kita. Kepercayaan diri runtuh. Ada yang sampai mengganti nama anaknya supaya tidak terdengar Minang."
Datuak menyambung dengan getir. "Belum habis di situ. Datang UU Nomor 5 Tahun 1979. Mulai 1983, 543 nagari kita dipecah jadi sekitar 3.100 desa. Wali nagari dihapus. Nagari baru kembali lewat Perda Nomor 9 Tahun 2000. Hampir dua puluh tahun kita kehilangan sekolah kepemimpinan paling tua yang kita punya."
"Ketiga," lanjut Pak Guru, "jalan menuju kekuasaan sudah berganti. Zaman revolusi, modalnya gagasan, tulisan, diplomasi. Itu keahlian kita. Zaman Orde Baru, jalurnya militer dan birokrasi. Sekarang, jalurnya partai, modal, dan suara."
Buyuang menimpali dengan angka. "Sumbar cuma punya 14 dari 580 kursi DPR, Da. Sekitar 2,4 persen. Tanpa mesin partai dan basis suara besar, susah bersaing merebut kursi kunci."
Babak Lima: Lapau Pindah ke Ponsel
Saya lempar opini terakhir. "Menurut ambo, ada satu lagi penyakit baru. Warga kita gampang sekali mencaci pemimpin di medsos. Wartawan pun sibuk mencari sensasi, yang disorot selalu sisi lemahnya. Akhirnya pemimpin kita dinilai kalah dibanding daerah lain."
Kali ini Buyuang agak tersipu, karena ia sendiri wartawan. "Ada benarnya, Da. Ada penelitian di jurnal Nature Human Behaviour tahun 2023 oleh Claire Robertson dan kawan-kawan. Mereka memeriksa sekitar 105.000 variasi judul berita dengan lebih dari 370 juta tayangan. Setiap tambahan satu kata negatif di judul menaikkan tingkat klik sekitar 2,3 persen. Jadi berita jelek memang lebih laku."
Datuak menggeleng. "Padahal kita punya kato nan ampek. Kato mandaki untuk yang lebih tua. Kato manurun untuk yang lebih muda. Kato mandata untuk yang sebaya. Kato malereang untuk yang disegani, termasuk pemimpin. Kepada pemimpin, kritik disampaikan dengan kiasan, bukan makian. Di kolom komentar, semua itu hilang."
"Lapau pindah ke ponsel," kata Mak Etek dari balik meja, "tapi remnya tertinggal di sini."
Buyuang lalu membuka data. "Padahal kalau pakai angka, Da, kita tidak buruk. Menurut BPS, IPM Sumbar tahun 2025 itu 77,27. Peringkat keenam dari 38 provinsi, di atas angka nasional 75,90. Tapi di linimasa, kesannya sering sebaliknya."
"Dan ini bukan cuma di Sumbar," tambah Pak Guru. "Di mana-mana sama. Bedanya, akibatnya bisa berat. Orang baik jadi enggan tampil. Pemimpin memilih main aman. Pencitraan mengalahkan kerja."
Babak Enam: Jadi, Apa yang Bisa Diperbuat?
Kopi sudah tinggal ampas. Saya tanya satu per satu, apa usul mereka agar Sumbar benar-benar tumbuh dan tangguh.
Pak Guru: "Hidupkan lagi sekolah unggulan. INS Kayutanam, Thawalib, dan Diniyah Putri dulu lahir dari inisiatif masyarakat, bukan proyek pemerintah. Bikin lagi sekolah berasrama yang kuat di sains, bahasa, dan debat."
Ajo: "Satukan ranah dan rantau. Sepertiga orang Minang hidup di luar. Organisasi perantau jangan cuma halal bihalal. Jadikan jembatan modal, jaringan, dan tempat magang anak-anak kampung."
Buyuang: "Anak muda jangan cuma diarahkan jadi dosen atau penulis. Masuk juga ke partai, Akmil, Akpol, birokrasi pusat, dan BUMN. Di situ kursi kunci dibagi."
Datuak: "Kuatkan nagari. Sudah kembali ke nigari sejak 2000, tapi banyak yang isinya masih desa dengan nama lain. Beri kewenangan dan dana cukup, supaya nagari kembali jadi tempat belajar memimpin. Dan bawa kato nan ampek ke grup WhatsApp."
Mak Etek: "Sebelum mencaci pemimpin, cek dulu datanya. Angka BPS, laporan BPK, janji kampanye. Kalau jelek, kritik keras. Kalau bagus, akui jujur."
Pulang dari Lapau
Saya pulang dengan kepala penuh. Opini yang saya bawa pagi tadi ternyata separuh benar. Kita memang gemar bertengkar. Tapi pertengkaran itu soal gagasan, bukan soal kampung. Yang membuat tokoh kita surut lebih masuk akal dijelaskan oleh sekolah yang sudah merata, luka PRRI, nagari yang sempat dibongkar, dan jalan kekuasaan yang sudah berganti.
Orang tua kita punya pepatah: basilang kayu dalam tungku, di sinan api mangko hiduik. Kayu yang bersilang justru membuat api menyala. Beda pendapat bukan penyakit. Penyakitnya adalah kalau kita kehilangan tungku, yaitu lembaga dan etika yang mengolah perbedaan menjadi mufakat.
Hatta, Sjahrir, Agus Salim, dan Natsir tidak besar karena membawa nama Minang. Mereka besar karena menawarkan gagasan untuk seluruh Indonesia. Jadi cita-cita kita bukan sekadar menambah kursi untuk urang awak. Tujuannya melahirkan lagi negarawan yang dibutuhkan bangsa. Kalau itu tercapai, kursi kunci akan datang sendiri.
Selamat Hari Jadi ke-81, Sumatera Barat.
Catatan Penulis
Pak Guru, Datuak, Ajo, Buyuang, dan Mak Etek adalah tokoh rekaan. Anggapan yang saya lontarkan di lapau adalah opini saya pribadi. Namun semua fakta, tanggal, dan angka yang mereka sebutkan bersumber dari rujukan.
Penulis: Yosritzal (Dosen FT UNAND)
