Padang (UNAND) – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Andalas menjadi tuan rumah dalam acara rapat koordinasi KKN Internasional BKS-PTN Barat Tahun 2024.  

Rapat koordinasi ini diadakan untuk mempersiapkan pelaksanaan KKN internasional yang akan melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 25 hingga 27 Agustus 2024, dan dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor II Universitas Andalas, Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc., pada 26 Agustus 2024 di Gedung Convention Hall UNAND. 

Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS-PTN) Wilayah Barat terdiri dari 39 anggota yang tersebar di Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan wilayah barat Indonesia lainnya.  

WR II menyampaikan untuk memberikan dampak yang lebih luas, penggunaan dana publik harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Ia menekankan pentingnya inovasi dalam program KKN untuk mencapai hal tersebut.  

Universitas Andalas lanjutnya, saat ini juga tengah menggagas efisiensi tanpa mengurangi output dan income, yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program KKN yang lebih optimal. 

Ia mengakui meskipun Universitas Andalas telah mencapai prestasi dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) 5, pencapaian pada IKU 2 yang mencakup program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), termasuk KKN, masih perlu ditingkatkan. Harapannya, melalui BKS-PTN Barat, dapat dihasilkan output dan outcome yang berimpact positif terhadap pencapaian IKU 2. 

Sementara itu, Dr. Ir. H. Entis Sutrisna Halimi, M.Sc., selaku Sekretaris Eksekutif PTN Barat, juga menekankan bahwa BKS-PTN Barat terbuka untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi swasta (PTS) maupun perguruan tinggi negeri (PTN) dari wilayah lain.  

BKS-PTN Barat saat ini sedang mengembangkan program KKN bilateral, yaitu KKN yang melibatkan gabungan beberapa kampus yang berdekatan. Selain itu, ia berharap BKS-PTN Barat dapat mendukung pendanaan tidak hanya untuk KKN bersama dan internasional, tetapi juga untuk KKN bilateral, guna memperluas jangkauan dan dampak program KKN.(*) 

Humas, Protokoler, dan Layanan Informasi Publik