Lubuk Alung (UNAND) – Dampak perubahan iklim semakin nyata dirasakan masyarakat, terutama di wilayah yang bergantung pada sektor pertanian dan kehutanan. Meningkatnya suhu udara, perubahan pola curah hujan, musim kemarau yang lebih panjang, serta cuaca ekstrem telah memengaruhi produktivitas lahan dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas (UNAND) Yulinda, Ph.D., mengatakan bahwa kondisi tersebut menuntut langkah nyata dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
"Perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah menjadi kenyataan. Banjir, tanah longsor, hingga ketidakpastian musim tanam semakin sering terjadi dan berdampak langsung pada ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat," ujarnya pada Jumat (31/7).
Menurut Yulinda, Nagari Salibutan, Kabupaten Padang Pariaman, memiliki potensi besar menjadi contoh pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Keberadaan Hutan Nagari dan sistem Parak yang masih terjaga menjadikan kawasan ini mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.
Ia menjelaskan bahwa hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyangga lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi melalui skema perdagangan karbon (carbon trade). Masyarakat yang menjaga kelestarian hutan berpeluang memperoleh pendapatan tambahan dari jasa penyerapan karbon tanpa harus melakukan eksploitasi terhadap kawasan hutan.
"Selama ini masyarakat memperoleh penghasilan dari pertanian, Parak, dan hasil hutan bukan kayu seperti madu, pinang, asam kandis, serta rempah-rempah. Perdagangan karbon dapat menjadi sumber pendapatan baru yang berkelanjutan sekaligus memberikan insentif bagi masyarakat untuk terus menjaga hutan," jelasnya.
Selain meningkatkan pendapatan rumah tangga, menurutnya, ekonomi karbon juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nagari. Dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk memperkuat Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), mengembangkan hasil hutan bukan kayu, mendukung ekowisata, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Namun, Yulinda menegaskan bahwa keberhasilan perdagangan karbon memerlukan kesiapan masyarakat dan kelembagaan lokal. Penguatan kapasitas melalui pelatihan pengukuran stok karbon, pemetaan partisipatif, serta penyusunan regulasi nagari menjadi langkah penting agar pengelolaan hutan dilakukan secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Ia juga menilai kolaborasi antara Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN), Pemerintah Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola hutan yang berkelanjutan.
"Perdagangan karbon bukan hanya tentang nilai ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat yang menjaga hutan. Jika dikelola dengan baik, Hutan Nagari Salibutan dapat menjadi model pengelolaan karbon berbasis komunitas yang mampu menghubungkan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutup Yulinda.
Kegiatan didanai oleh LPDP- Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi No. kontrak Pedanaan: 1117/UN16.R/KPT/IX/2026.(*)
Humas, Protokol, dan Layanan Informasi Publik
