Universitas Andalas

Ragam data dapat kita jumpai dari berbagai sumber, baik data yang diunggah ke publik sebagai data mentah ataupun data yang diperoleh dari berbagai media sebagai bahan mentah informasi yang nantinya akan disajikan sebagai bahan pengambil kebijakan secara luas atau alat pertimbangan untuk membuat keputusan. Adapun pertanyaan yang sangat umum diangkat perihal ini ialah bagaimana bisa menyajikan data atau informasi yang sangat masif tersebut sehingga dapat dengan mudah dan ringan dipahami terkhusus bagi khalayak awam? Kondisi ini dapat diilustrasikan dengan kondisi “awak kapal kehausan di tengah luasnya hamparan lautan”. Sungguh ironis, di tengah melimpahnya air lautan masih dilanda kehausan karena tidak tahu bagaimana cara mengubah air laut menjadi air yang dapat dikonsumsi. Lautan merepresentasikan data yang berjumlah masif dan melimpah, sedangkan awak kapal sebagai pengguna. Pengguna yang tidak tahu bagaimana mengolah data menjadi insight sebagai pemenuh kebutuhan juga akan dipandang ironis. Di sini Business Intelligence (BI) hadir sebagai sebuah opsi yang pintar untuk melarutkan problema tersebut.

Ketahanan pangan sering dibahas lewat dua kata kunci: produksi dan distribusi. Namun ada fondasi yang kerap luput dari percakapan publik, yaitu reproduksi ternak. Ketika inovasi laboratorium menghasilkan sperma berkualitas, kandanglah yang menentukan apakah kualitas itu benar-benar berubah menjadi kebuntingan dan kelahiran, dua output yang pada akhirnya menentukan pasokan pangan.

Ketika banjir bandang datang tiba-tiba, hutan terbakar tanpa jeda, atau gunung api mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan akan meletus, banyak orang bertanya dengan cemas: bagaimana semua itu bisa diketahui dengan lebih cepat? Ternyata, di balik layar yang tak terlihat, ada mata-mata di langit yang menyorot bumi, bekerja tanpa henti, tidak tidur, tidak lelah, dan tidak terhalang medan. Mata itu bernama teknologi penginderaan jauh.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah berharap pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) daerah. Permintaan ini disampaikan Mahyeldi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (7/10/2025), merespons adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Pertanyaan pokoknya: apakah wajar jika gaji ASN daerah dibayar oleh pemerintah pusat?