Universitas Andalas

Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 bukan sekadar angka dalam dokumen fiskal. Ia adalah kenyataan yang harus diterima daerah dan membuat ruang fiskal pemerintah daerah akan menyempit secara signifikan. Dan seperti yang pernah saya uraikan sebelumnya di akhir tahun 2025 (https://www.facebook.com/share/p/1B4n152oh3/), dampaknya hampir pasti akan menjalar ke dua hal yang paling krusial, pelayanan publik di daerah dan pertumbuhan ekonomi lokal. Ada pertanyaan yang jarang dibahas secara jujur: siapa yang sebenarnya akan menanggung beban dari penurunan ini? Apakah elit politik daerah rela menyesuaikan “kesejahteraan” mereka, atau justru masyarakat luas yang akan merasakan dampaknya?

Kasus kekerasan yang viral beberapa waktu lalu dengan narasi “cinta ditolak, kapak bertindak” kembali menyadarkan publik bahwa persoalan kekerasan tidak selalu berawal dari tindakan fisik semata, tetapi sering kali bermula dari kegagalan memahami makna dalam komunikasi. Peristiwa ini bukan sekadar tragedi kriminal, melainkan juga menjadi cermin bagaimana bahasa khususnya bahasa penolakan dapat disalahartikan hingga memicu respons ekstrem.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum membawa konsekuensi besar, yaitu otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Otonomi tersebut diharapkan mendorong fleksibilitas, inovasi, dan daya saing global. Namun, di sisi lain, otonomi tanpa sistem pengendalian intern yang efektif berpotensi melahirkan risiko tata kelola, moral hazard, dan fraud. Di sinilah urgensi Sistem Pengendalian Intern menjadi krusial.

Pagang gadai merupakan praktik peminjaman uang atau emas dengan menggadaikan aset, di antaranya sawah atau tanah dan lainnya kepada pihak pemberi pinjaman. Sistem ini masih memberikan kesempatan kepada pemilik aset untuk menebus kembali asetnya setelah kondisi  keuangannya membaik. Perjanjian itu mereka tuangkan dan sepakati dalam sepucuk surat yang disebut surat pagang gadai. Surat-surat itu disimpan dengan baik oleh pemiliknya sebagai bukti kepemilikan atas aset yang mereka gadaikan. Kepemilikan aset tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut identitas sosial dan keberlanjutan kaum.