Setiap kali muncul kebijakan pemerintah yang menyentuh hajat hidup orang banyak, ada pemandangan menarik di kalangan intelektual. Mereka ramai berdebat di WhatsApp Group (WAG). Kebijakan dibedah, logikanya diuji, dampaknya dipersoalkan, bahkan dasar pemikirannya dipertanyakan. Namun, ketika berada di ruang publik seperti Facebook, Instagram, atau YouTube, sebagian justru lebih berhati-hati. Apalagi jika harus menyampaikan keberatan secara langsung kepada pejabat pembuat kebijakan.

Mengapa demikian? Salah satu kemungkinannya ialah perbedaan risiko yang dirasakan. WAG merupakan ruang komunikasi terbatas yang memungkinkan anggotanya bertukar pikiran dengan lebih leluasa. Mereka dapat menguji argumen, mengemukakan kritik, dan menunjukkan kelemahan kebijakan tanpa harus segera berhadapan dengan sorotan publik. Sementara itu, berbicara terbuka dapat membawa konsekuensi sosial, profesional, bahkan hukum. Tentu saja, WAG bukan ruang yang kebal hukum. Pesan di dalamnya tetap bisa tersebar dan menimbulkan konsekuensi.

Lantas, apakah ribut di WAG hanya menghabiskan energi?

Bagi orang yang menganggap perbedaan pendapat sebagai gangguan, mungkin demikian. Kritik dipandang sebagai pembangkangan, pertanyaan dianggap sebagai tanda ketidakloyalan, dan perdebatan dicap sebagai kegiatan yang tidak produktif.

Namun, bagi orang yang menghargai ilmu, diskusi dapat menjadi sarana mengasah nalar. Orang tidak cukup hanya mengatakan bahwa suatu kebijakan salah. Ia perlu menjelaskan mengapa kebijakan itu bermasalah, siapa yang terdampak, apa kelemahan argumentasinya, dan alternatif apa yang lebih masuk akal. Argumen diuji, asumsi diperiksa, bukti dipertanyakan, dan kesimpulan diperbaiki apabila ternyata keliru.

Di situlah perbedaan antara sekadar ribut dan berdiskusi. Ribut hanya menghasilkan kebisingan, sedangkan diskusi yang bermutu berpotensi menghasilkan pemahaman. Banyaknya pesan tidak otomatis menunjukkan kedalaman ilmu. Kualitas diskusi ditentukan oleh kekuatan alasan, ketepatan bukti, dan kesediaan seseorang menguji pendapatnya sendiri.

Menariknya, di dalam WAG, kedudukan anggota secara ideal relatif setara. Argumen seorang bawahan tidak semestinya kalah hanya karena berhadapan dengan atasan. Pendapat seorang profesor pun tidak otomatis benar hanya karena gelarnya panjang. Gagasan seharusnya dinilai berdasarkan alasan dan bukti, bukan berdasarkan jabatan orang yang menyampaikannya.

Sayangnya, prinsip itu tidak selalu berlaku di luar WAG

Dalam kehidupan organisasi dan birokrasi, seseorang yang memiliki jabatan tinggi terkadang mempunyai kuasa untuk menentukan nasib orang lain. Seorang ahli dapat diminta melaksanakan perintah yang menurut pertimbangan keilmuannya tidak tepat. Ia mengetahui kelemahan keputusan tersebut, tetapi memilih diam karena mempertimbangkan risiko jika menolak. Jabatan, penilaian kinerja, kesempatan karier, atau hubungan profesional bisa menjadi pertimbangan yang tidak sederhana.

Mengapa ia patuh? Belum tentu karena perintah itu benar. Bisa jadi ia hanya tidak ingin menanggung risikonya. Dalam keadaan seperti ini, kepatuhan tidak dapat dijadikan bukti kebenaran. Ia mungkin sekadar menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan.

Jabatan memang bisa meninggikan tempat duduk seseorang, tetapi tidak otomatis meninggikan kapasitas berpikirnya. Elevasi kursi bukan ukuran elevasi intelektual.

Ada kalanya pemegang jabatan merasa seolah-olah memiliki parang untuk menundukkan orang-orang di bawahnya. Ia tidak perlu memenangkan perdebatan dengan argumen yang kuat; cukup membuat orang lain khawatir akan akibat jika berani berbeda pendapat. Akhirnya, keputusan diikuti bukan karena dianggap benar, melainkan karena penolakan terasa terlalu berisiko.

Budaya seperti ini merugikan organisasi. Pejabat mungkin merasa semua berjalan baik karena tidak ada yang membantah. Padahal, diamnya bawahan belum tentu berarti persetujuan. Bisa jadi mereka melihat masalah, tetapi memilih menyimpannya sendiri. Akibatnya, pembuat kebijakan kehilangan masukan yang jujur, kelemahan keputusan terlambat diketahui, dan kesalahan yang seharusnya bisa dicegah justru berlanjut.

Dalam lingkungan akademik, keadaan demikian patut menjadi perhatian. Perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat nalar dilatih dan perbedaan pendapat dihargai. Kebebasan akademik bukan berarti setiap orang boleh berbicara tanpa tanggung jawab, melainkan setiap gagasan dapat diperiksa secara kritis tanpa seseorang harus takut semata-mata karena pendapatnya berbeda. Kritik tetap perlu disampaikan dengan bukti, etika, dan kesediaan menerima koreksi.

Namun, ada satu persoalan lain. Diskusi yang hanya berlangsung di WAG juga berisiko menjadi perdebatan tanpa ujung. Anggota bisa saling menguatkan keyakinan sendiri, mengulang argumen yang sama, lalu merasa telah melakukan sesuatu hanya karena percakapan berlangsung panjang. Jika tidak menghasilkan pemahaman baru, rekomendasi, atau langkah lanjutan, diskusi memang bisa berubah menjadi pemborosan energi.

Karena itu, diskusi tertutup sebaiknya menjadi tempat mematangkan gagasan, bukan tempat bersembunyi selamanya. Jika suatu kebijakan dinilai merugikan masyarakat, argumen yang telah diuji perlu diterjemahkan menjadi masukan tertulis, kritik publik yang bertanggung jawab, dialog dengan pembuat kebijakan, atau langkah lain melalui saluran yang tepat.

Jadi, jangan buru-buru menganggap perdebatan intelektual di WAG sebagai kegiatan yang sia-sia. Bisa jadi, di ruang terbatas itulah nalar masih berani berbicara, sementara di ruang terbuka orang sibuk menghitung risiko. Namun, keberanian berpikir baru memberikan manfaat lebih luas jika disertai keberanian bertindak secara bertanggung jawab.

WAG bisa menjadi tempat mengasah nalar, tetapi nalar yang hanya berputar di dalam grup tidak akan cukup untuk mengubah kebijakan.

Dan satu pertanyaan patut kita renungkan: ketika seseorang hanya mampu mempertahankan perintahnya dengan membuat orang lain takut, apakah yang sedang berdiri di hadapan kita itu kewibawaan—atau sekadar kekuasaan yang bersenjatakan parang?

Ilustrasi ini menggunakan dua suasana yang kontras: diskusi intelektual di WAG dan situasi hierarkis ketika bawahan merasa tertekan oleh pemegang jabatan. Tokoh di tengah melambangkan nalar yang mencoba menimbang keduanya.

Penulis: Prof. Mas Mera (Guru Besar Fakultas Teknik UNAND)