Integrasi politik adalah upaya untuk meleburkan proses politik ke dalam ritme pembangunan politik yang berujung pada tertib politik. Ianya tidak serta merta tercipta dalam satu ketika, tetapi melalui rangkaian proses yang panjang dan kontinyu (terus menerus). Sebagai rangkaian proses, terdapat sejumlah tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi integrasi politik. Mulai dari tahapan sosialisasi politik, pendidikan politik, sampai pada tahap rekrutmen politik dan pengembangan lembaga-lembaga politik. Tahapan-tahapan ini dilaksanakan secara berkelanjutan demi menjaga kestabilan sistem politik itu sendiri
Sebagai bagian dari proses pembangunan politik, maka integrasi politik menjadi semacam keniscayaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan negara maupun visi Indonesia emas 2045. Persoalan integrasi politik tidak hanya menyangkut dimensi vertical (hubungan elit politik dan massa) tetapi juga dimensi horizontal (hubungan antar masyarakat yang heterogen dengan kondisi teritorial yang juga berbeda-beda).
Selanjutnya, tahapan pemberian suara pada Pemilihan umum 2024 sudah selesai dilaksanakan. Namun demikian seluruh masyarakat Indonesia masih menantikan penetapan hasil pemilu yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Terdapat banyak catatan dari proses penyelenggaraan Pemilu yang dinilai oleh berbagai pihak sebagai penyelenggaraan Pemilu yang kurang demokratis, dengan terjadinya banyak kasus-kasus yang melanggar prinsip-prinsip Pemilu itu sendiri. Tentu kita semua menyesalkan bila Pemilu yang diselenggarakan dengan penggunaan anggaran negara yang luar biasa besar, serta melibatkan banyak unsur dan komponen dalam masyarakat, tidak berhasil memberikan rasa kepercayaan publik terhadap proses politik yang terjadi.
Persoalan kepercayaan publik terhadap elit politik dan lembaga politik adalah salah satu aspek penting dalam meningkatkan integrasi politik. Kita mengetahui bahwa hubungan antara elit politik (yang merupakan perpanjangan tangan dari suara konstutien) dengan massa, sesungguhnya cikal bakal upaya pembangunan politik menuju tertib politik. Bagaimana kita akan mewujudkan tertib politik, kalau dasar hubungan yang terbangun dari awal antara elit politik (yang direkrut melalui Pemilu), sudah diwarnai oleh rasa ketidakpuasan atau ketidakpercayaan terhadap proses politik yang digunakan.
Pembangunan politik sebagai Prasyarat pembangunan Ekonomi.
Kita harus ingat bahwa pembangunan ekonomi tanpa pembangunan politik akan timpang, dan vice versa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lucian W Pye (1966) dalam bukunya Aspect of Political Development bahwa ketika perhatian pertama kali tertuju pada masalah pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan untuk mengubah perekonomian yang stagnan menjadi perekonomian yang dinamis dengan pertumbuhan yang mandiri, ilmu ekonomi dengan cepat menunjukkan bahwa kondisi politik dan sosial dapat memainkan peran yang menentukan dalam menghambat atau memfasilitasi kemajuan per kapita.
Dalam hal pembangunan ekonomi terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini; di antaranya persoalan kualitas sumberdaya manusia yang rendah yang berdampak pada aspek produktivitas, tata kelola pemerintahan yang belum optimal, pengelolaan sumber daya alam (hilirisasi dan industrialisasi), sampai kepada persoalan infrastruktur dan literasi digital. Tentu saja ini membutuhkan langkah-langkah yang strategis dan rasional dari pemerintah Indonesia dalam pembuatan kebijakan. Pertanyaannya, bagaimana kita akan meyelesaikan semua tantangan tersebut di atas, jika integrasi politik sebagai bentuk pembangunan politik tidak hadir dan mewujud kehidupan berbangsa dan bernegara?
Lebih lanjut Pye mengatakan bahwa untuk mendapat pertimbangan yang cerdas dan rasional secara ekonomi, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara mendasar organisasi tata kelola pemerintahan (dalam hal ini hubungan elit dan massa) dan lembaga-lembaga politik serta keseluruhan kinerja masyarakat. Hal inilah yang menjadi fokus dalam kajian integrasi politik.
Integrasi Politik Indonesia Pasca Pilpres
Menarik bila kita menegasikan persoalan integrasi politik dengan pembangunan ekonomi, karena secara historis pertumbuhan ekonomi dapat terhambat apabila di dalam sistem politik suatu negara tidak terdapat integrasi politik yang kuat. Perekonomian secara nyata berubah jauh lebih lambat dibandingkan pengaturan politik, dan di banyak negara, pertumbuhan ekonomi yang besar tidak mungkin terjadi meskipun masih terdapat perubahan politik yang besar, tanpa diikuti dengan label pembangunan politik yang di dalamnya terdapat integrasi politik.(Pye,1966).
Maka untuk itulah kita perlu menakar kembali seberapa besar integrasi politik yang kita miliki sebagai suatu bangsa. Kita perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan dimensi vertikal dan horizontal dalam hubungan politik kita untuk membangun integrasi yang kuat. Persoalan kepercayaan publik kepada elit politik (dimensi vertikal), harus dibenahi dengan evaluasi implementasi aspek regulasi yang yang sudah dibuat. Jika pada kenyataannya memang ada ketidaksinkronan antara implementasi kebijakan dan regulasi, maka pemerintah harus mengerahkan segala daya dan upaya agar ketidaksinkronan tadi bisa kembali sejalan. Hal ini penting mengingat bahwa integrasi politik secara vertikal akan berdampak pada kinerja lembaga-lembaga politik untuk menyelesaikan persoalan ekonomi seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya.
Akan halnya integrasi politik horizontal, bisa tercapai apabila masyarakat semakin menyadari bahwa keberagaman yang tumbuh dalam sosial dan budaya sendiri, merupakan sesuatu yang dihargai tanpa harus meniadakan satu sama lain. Justru dengan kesadaran sebagai bangsa yang majemuk, nilai-nilai lokal bisa terpelihara, kesinambungan alam bisa terjaga untuk generasi selanjutnya. Tentu saja ini juga membutuhkan campur tangan dari pemerintah, dengan upaya pendidikan politik berkesinambungan dan sosialisasi politik terus menerus bagi seluruh anak bangsa demi terwujudnya tujuan bernegara dan ketertiban dalam sistem politik kita.(Telah Terbit 18 Maret 2024, Padang Ekspres)
Penulis : Dr. Indah Adi Putri, S.IP, M.IP (Akademisi Universitas Andalas)
