Berita UNAND

Korupsi adalah musuh bersama yang telah lama menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, korupsi sudah menjadi masalah struktural yang merambah hampir semua lini: dari pemerintahan pusat, daerah, hingga ke sektor swasta. Kerugian negara yang ditimbulkan pun bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Maka, muncul satu pertanyaan krusial: dalam upaya melawan korupsi, mana yang lebih efektif—reformasi hukum atau penerapan hukuman mati?  

Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Prof. Miriam Budiardjo (2024) disebutkan bahwa parlemen atau parliament, adalah suatu istilah yang menekankan unsur bicara (parler) dan merundingkan, dalam sebutan lain parlemen mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya yang dinamakan Representative Body atau Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 1998 Indonesia mengalami reformasi politik yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis, transparan dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Yang menjadi aspek penting dalam reformasi ialah penguatan parlemen untuk menunjang tiga pilar demokrasi yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif berdasarkan konsep trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu.

Indonesia telah menjalani perjalanan panjang dalam sistem politiknya. Setelah reformasi 1998, negara ini beralih menjadi negara demokratis yang mengandalkan Pemilu sebagai cara utama untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali diharapkan mampu membawa perubahan besar bagi rakyat Indonesia. Namun, meskipun Pemilu dianggap sebagai simbol demokrasi, banyak yang mulai meragukan apakah Pemilu cukup efektif untuk mengubah sistem politik yang ada, ataukah Indonesia justru membutuhkan revolusi politik untuk mencapai perubahan yang lebih mendalam. Lalu, apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk mengubah sistem politik Indonesia?

Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia yang dirilis pertengahan April 2025 menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan. Dari level 126,4 pada Februari turun menjadi 121,1 pada Maret—terendah sejak Oktober 2024. Ini adalah penurunan tiga bulan berturut-turut, dan bukan tanpa sebab. Sentimen konsumen tidak bisa dilepaskan dari realitas ekonomi global yang bergejolak, terutama sejak Presiden AS Donald Trump memicu perang tarif baru pada awal bulan.

Akhir pekan seharusnya menjadi momen bersantai. Tapi di Pantai Tiku, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Sabtu (6/4) lalu, suasana berubah duka. Sebanyak 16 remaja terseret ombak saat menikmati liburan di pantai yang tampak tenang itu. Empat orang dinyatakan meninggal dunia, sementara lainnya sempat hilang dan berhasil diselamatkan. Tragedi ini bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir, jika kita masih mengabaikan satu hal penting: tanggung jawab dalam pengelolaan destinasi wisata.

Beberapa bulan lalu terjadi sebuah peristiwa yang cukup menghebohkan warga Indonesia terkhususnya di daerah Sumatera Barat (Sumbar), kejadian itu  datang dari Kecamatan Koto Tangah Kota Padang di mana terjadi pembunuhan tragis terhadap lelaki berumur 36 tahun yang mana merupakan pemilik Barbershop yang ditemukan dalam keadaan berlumuran darah dengan sebuah luka tusuk di bagian tubuhnya, ia bunuh oleh seorang lelaki berumur 20 tahun yang diduga merupakan sepasang kekasih sesama jenis. Informasi yang didapat dari pihak kepolisian menyatakan bahwa pembunuhan itu terjadi lantaran terbakar api cemburu. Motif tindakan keji yang bernuansa sama seperti ini sekiranya merupakan hal yang sudah menjadi fenomena umum bagi masyarakat Indonesia, mengingat banyaknya LGBT yang semakin ramai terjadi di negeri ini. Tetapi untuk Sumbar, hal ini memang merupakan sebuah hal yang cukup mengundang banyak tanda tanya?. Dikarenakan Sumbar adalah sebuah Provinsi yang dikenal dengan adat dan budayanya serta ada banyak hukum tradisional yang mengikatnya.