Bencana alam - gempa, banjir, kekeringan - sering kali digambarkan sebagai gangguan eksternal yang meruntuhkan tatanan ekonomi masyarakat. Respon yang lazim pun cenderung mekanistik, seperti membangun kembali infrastruktur fisik dan mengalirkan bantuan tunai. Namun, tinjauan literatur multidisiplin mutakhir mengajak kita pada pemahaman yang lebih dalam bahwa ketahanan ekonomi pasca-bencana bukanlah sekadar fungsi dari modal fisik atau keuangan, melainkan hasil dari sebuah sistem yang utuh di mana kehidupan sosial masyarakat dan kesehatan ekologis saling terjalin dan saling mendukung. Pendekatan yang memisahkan pemulihan ekonomi dari pemulihan ekologi dan kohesi sosial pada akhirnya hanya akan menghasilkan kerapuhan baru.
Dasar Filosofis: Mengapa Sosial-Ekologi?
Lanskap pascabencana sering kali memunculkan pertanyaan: apa yang sebenarnya kita pulihkan? Jika tujuannya sekadar mengembalikan angka pertumbuhan ekonomi (GDP) atau membangun rumah baru di lokasi yang sama rentan, maka kita telah melupakan pelajaran mendasar. Konsep sistem sosial-ekologi memahami bahwa kesejahteraan manusia sepenuhnya bergantung pada aliran jasa ekosistem - mulai dari air bersih, kesuburan tanah, hingga perlindungan dari badai. Pada saat yang sama, cara masyarakat mengatur dirinya (kelembagaan, norma, pengetahuan) menentukan bagaimana ekosistem itu dikelola.
Bencana, dalam perspektif ini, adalah guncangan terhadap keseluruhan sistem. Studi oleh Hahn dkk. (2023) bahkan menyatakan bahwa nilai asuransi sesungguhnya dari keanekaragaman hayati adalah nilai ketahanan (resilience value) sistem itu sendiri. Artinya, investasi pada pemulihan ekosistem - seperti revegetasi daerah aliran sungai, rehabilitasi mangrove, atau pertanian konservasi - bukanlah biaya tambahan, melainkan fondasi utama bagi ketahanan ekonomi jangka panjang masyarakat yang bergantung padanya.
Sayangnya, respon darurat sering kali jatuh pada paradigma linear dan terfragmentasi. Bantuan pangan yang tidak terkordinasi dapat merusak pasar hasil pertanian lokal yang baru saja terdampak. Rekonstruksi perumahan tanpa partisipasi masyarakat dapat mengabaikan pola permukiman tradisional yang justru lebih adaptif. Lebih parah lagi, proyek-proyek pembangunan pasca-bencana terkadang menjadi alat bagi kepentingan ekstraktif, yang justru mempercepat kerusakan ekologi dan peminggiran masyarakat adat, seperti yang terjadi di Belize dan Filipina (Penados dkk., 2023; See dkk., 2025).
Di tingkat makro, negara-negara berkembang sering terjerat dalam lingkaran utang pascabencana, karena harus meminjam untuk rekonstruksi sehingga mengganggu pendapatan (Kambou, 2025). Skema asuransi dan pembiayaan risiko bencana seperti parametric insurance mulai diperkenalkan, namun efektivitasnya terbatas jika tidak didukung oleh pemahaman lokal akan kerentanan dan kapasitas adaptif masyarakat (Surminski dkk., 2022).
Pilar-Pilar Ketahanan Sosial-Ekologi: Belajar dari Lapangan
Lantas, seperti apa bentuk ketahanan ekonomi yang berakar pada sistem sosial-ekologi? Literatur memberikan beberapa prinsip kunci. Pertama, menguatkan kelembagaan lokal dan pengetahuan tradisional. Ketahanan sering kali sudah tertanam dalam institusi sosial. Nelayan di Jepang pasca-tsunami 2011 menunjukkan kemampuan pulih melalui aturan informal yang mengelola perikanan secara kolektif, menyeimbangkan antara kompetisi individu dan solidaritas kelompok sesuai dinamika sumber daya (Takakura, 2021). Di Pasifik, kepemilikan tanah adat (customary land) justru menjadi basis bagi pengusaha lokal untuk membangun bisnis yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga nilai-nilai sosial dan lingkungan (Scheyvens dkk., 2020). Kelembagaan lokal inilah yang memahami kompleksitas hubungan manusia-alam di tempatnya.
Kedua, mendorong inovasi ekonomi yang regenerative. Pemulihan pascabencana harus menjadi momentum transisi menuju praktik ekonomi yang memperbaharui, bukan mengekstraksi. Program Pembayaran untuk Jasa Ekosistem (PES) di Malawi berhasil mendorong petani untuk beralih ke pertanian konservasi, yang merehabilitasi tanah dan menjamin ketahanan pangan jangka panjang (Ward dkk., 2021). Di perkotaan, pendekatan Ecosystem-based Disaster Risk Reduction (Eco-DRR), seperti pembuatan taman resapan atau penghijauan tebing, terbukti tidak hanya mengurangi risiko bencana (longsor, banjir) tetapi juga menciptakan ruang publik, meningkatkan kualitas air, dan menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat sekitar (Chabba dkk., 2022).
Ketiga, membangun jaring pengaman sosial yang terhubung dengan alam. Jaring pengaman tidak harus selalu berupa uang tunai. Remitansi dari anggota keluarga yang merantau terbukti menjadi respons cepat dan efektif saat bencana melanda, mencerminkan ketahanan jaringan sosial (Bettin dkk., 2025). Demikian pula, skema asuransi pertanian yang inklusif, jika dirancang dengan mempertimbangkan jenis ancaman ekologis yang dihadapi dan preferensi petani, dapat menjadi alat stabilisasi pendapatan yang vital (Mensah dkk., 2023).
Terakhir, merancang kebijakan yang terintegrasi dan multiskala. Kebijakan pemerintah kerap bekerja dalam sektor-sektor yang terpisah (kehutanan, pertanian, PUPR, sosial). Pendekatan sosial-ekologi menuntut kolaborasi. Investasi pemerintah di kesehatan masyarakat dan pendidikan, misalnya, ternyata berkontribusi pada ketahanan ekonomi regional dengan membangun modal manusia yang adaptif (Guo et al., 2025). Di tingkat komunitas, penilaian kerentanan partisipatif yang memetakan aset sosial dan ekologis adalah langkah awal yang krusial untuk merancang program pemulihan yang tepat sasaran (Mavhura et al., 2017).
Dari Pemulihan Fragmen Menuju Regenerasi Sistem
Membangun ketahanan ekonomi pascabencana alam tidak lagi bisa dilihat sebagai proyek rekayasa teknis semata. Ia adalah proses sosial-ekologis yang kompleks, yang mensyaratkan pendekatan holistik dan partisipatif. Titik berangkatnya adalah pengakuan bahwa ekonomi manusia adalah subsistem dari ekologi yang lebih luas.
Oleh karena itu, agenda ke depan harus bergeser dari sekadar membangun kembali (build back) infrastruktur, menuju membangun kembali lebih baik (build back better) dengan cara yang meregenerasi hubungan sosial dan ekologis. Ini berarti prioritas diberikan pada pemulihan ekosistem yang menjadi penopang hidup, penguatan kelembagaan lokal yang adil, dan pengembangan mata pencaharian yang selaras dengan daya dukung alam.
Hanya dengan merangkul kompleksitas sistem sosial-ekologi inilah kita dapat mengubah tragedi bencana menjadi titik balik menuju masyarakat yang tidak hanya lebih tangguh, tetapi juga lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Ketahanan sejati terletak pada kemampuan kita merawat jalinan kehidupan yang saling menyokong, baik antara sesama manusia maupun dengan alam tempat kita berpijak.
Penulis: Delfia Tanjung Sari (Dosen Departemen Ekonomi — Universitas Andalas)
