Dunia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Di balik meja-meja diplomasi global, ada satu perang yang tidak menggunakan peluru, melainkan benih. Kita sedang berada di persimpangan jalan yang genting. Di satu sisi, ledakan populasi global menuntut ketersediaan pangan yang masif; di sisi lain, perubahan iklim (climate change) dan degradasi lahan marginal membuat cara-cara pertanian konvensional mulai menemui jalan buntu. Dalam diskursus sains modern, muncul satu instrumen yang menjanjikan kemaslahatan sekaligus memicu perdebatan sengit: Bioteknologi.

Secara etimologis, bioteknologi berakar dari bahasa Yunani; Bios (hidup), Teknos (teknik), dan Logos (ilmu). Secara sederhana, ia adalah seni memanipulasi kehidupan untuk kepentingan manusia. Sebenarnya, masyarakat Indonesia tidak asing dengan ini. Setiap gigitan tempe atau tetesan kecap yang kita konsumsi adalah produk bioteknologi konvensional melalui proses fermentasi. Namun, ketika kita beranjak ke ranah bioteknologi modern-rekayasa genetika dan Genetically Modified Organisms (GMO)-bangsa ini seolah mendadak gagap dan ragu.

Paradoks Kedelai dan Realitas Konsumsi

Mari kita menatap cermin realitas yang pahit. Hampir 80 persen kebutuhan kedelai nasional kita dipenuhi melalui impor. Ironisnya, sebagian besar kedelai yang diimpor dari Amerika Serikat atau Brasil tersebut adalah produk transgenik atau GMO. Artinya, secara sadar atau tidak, masyarakat Indonesia telah menjadi konsumen setia produk bioteknologi modern selama berpuluh-puluh tahun tanpa ada laporan kesehatan massal yang mengkhawatirkan.

Namun, mengapa kita hanya berhenti sebagai konsumen? Mengapa kita enggan menjadi produsen? Di Amerika Serikat, menurut data Precedence Research, pasar ternak transgenik saja bernilai USD 3,71 miliar pada tahun 2024 dan diproyeksikan meroket hingga USD 10,07 miliar pada 2034. Angka ini bukan sekadar pundi-pundi uang, melainkan representasi dari efisiensi produksi dan ketahanan ekonomi berbasis sains. Jika Indonesia tetap menutup mata terhadap potensi domestikasi teknologi ini, kita hanya akan terus menjadi pasar bagi kemajuan riset bangsa lain.

Bioteknologi dalam Pusaran Geopolitik

Dalam peta geopolitik global, pangan telah bermutasi menjadi senjata (food as a weapon). Kita melihat bagaimana konflik Rusia-Ukraina mampu mengguncang harga gandum dunia dan menyebabkan krisis di belahan bumi lain. Dalam konteks ini, negara yang menguasai teknologi benih adalah negara yang memegang kendali atas kedaulatan negara lain.

Dominasi perusahaan multinasional dari negara-negara maju dalam hak paten benih GMO menciptakan ketergantungan baru yang disebut sebagai "kolonialisme hayati". Jika Indonesia tidak segera mandiri dalam riset bioteknologi, kita akan terjebak dalam siklus ketergantungan abadi: membeli benih, membeli reagen, dan membeli teknologi dari mereka. Tiongkok telah menyadari hal ini lebih awal. Mereka melakukan investasi besar-besaran pada perusahaan benih global dan mempercepat riset domestik untuk memastikan bahwa 1,4 miliar penduduknya tidak kelaparan jika sewaktu-waktu terjadi blokade perdagangan. Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di dunia, tidak memiliki pilihan selain melakukan hal yang sama. Kedaulatan pangan bukan lagi soal memenuhi piring rakyat, tapi soal memastikan negara ini tidak bisa ditekan oleh kekuatan asing melalui urusan perut.

Memecah Kebuntuan Lahan Marginal

Indonesia dianugerahi wilayah yang luas, namun tidak semua tanah kita adalah "tanah surga". Kita memiliki jutaan hektar lahan marginal—mulai dari lahan gambut, lahan masam, hingga lahan dengan salinitas tinggi akibat intrusi air laut. Di sinilah bioteknologi hadir sebagai solusi "pintar".

Melalui rekayasa genetika, kita bisa menciptakan varietas padi atau tanaman pangan lainnya yang memiliki sifat climate-smart. Bayangkan varietas padi yang tahan kekeringan, mampu tumbuh di lahan dengan kadar garam tinggi, atau bahkan padi yang memiliki siklus panen lebih singkat. Di Tiongkok, para ilmuwan telah berhasil mengembangkan "padi laut" yang dapat tumbuh di tanah salin dan suhu ekstrem. Jika teknologi ini diadopsi dan dikembangkan secara lokal, target swasembada beras bukan lagi sekadar jargon politik musiman, melainkan kepastian matematis.

Lebih jauh lagi, bioteknologi adalah kunci menjawab persoalan stunting dan malnutrisi. Kasus Golden Rice (GR) menjadi contoh kemanusiaan yang nyata. Dengan menyisipkan gen pembentuk beta-karoten, beras ini menjadi sumber Vitamin A yang krusial bagi wilayah-wilayah miskin, termasuk potensi aplikasinya di wilayah Papua dan daerah tertinggal lainnya di Indonesia. Bioteknologi mengubah pangan dari sekadar pengisi perut menjadi instrumen kesehatan publik.

Diversifikasi Berbasis Identitas: Sagu dan Singkong

Kedaulatan pangan sejati terletak pada keberagaman sumber karbohidrat yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Sagu (Metroxylon sagu) dan singkong (Manihot esculenta) adalah dua pilar tersembunyi yang selama ini kita abaikan. Sagu adalah "emas hijau" dari Timur Indonesia, namun masa pertumbuhannya yang mencapai 10-15 tahun menjadi kendala. Melalui intervensi marka molekuler, kita dapat memetakan genotipe sagu yang tumbuh lebih cepat dan berkadar pati tinggi.

Demikian pula dengan singkong. Sebagai salah satu produsen terbesar, produktivitas kita masih kalah jika dibandingkan dengan negara yang telah menerapkan rekayasa genetika pada umbi-umbian. Dengan teknik biofortifikasi, kita bisa menciptakan "Singkong Super" yang tahan hama dan diperkaya protein. Mengembangkan bioteknologi pada komoditas lokal ini bukan sekadar mengikuti tren Barat, melainkan sebuah tindakan “dekolonisasi teknologi”. Kita memuliakan tanaman asli nusantara dengan alat sains paling mutakhir.

Tantangan Infrastruktur dan Investasi Intelektual

Namun, jalan menuju kedaulatan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada tembok besar bernama investasi. Alat laboratorium molekuler, reagen, hingga mesin sequencing DNA sebagian besar masih harus diimpor dengan biaya fantastis.

Pertanyaannya: Siapakah lembaga riset nasional, balai pertanian, dan universitas kita menerima tanggung jawab ini? Dana riset kita seringkali terfragmentasi dan birokratis. Padahal, bioteknologi membutuhkan ekosistem riset yang "bernafas panjang". Tanpa dukungan pendanaan yang kuat, ilmuwan kita hanya akan menjadi penonton di jurnal-jurnal internasional tanpa mampu menyentuh tanah petani. Selain itu, petani kita adalah praktisi yang pragmatis. Mereka butuh bukti, bukan sekadar teori. Mengedukasi mereka tentang keamanan benih transgenik memerlukan pendekatan penyuluhan yang lebih intensif dan manusiawi.

Labirin Regulasi dan Isu Keamanan

Hambatan terbesar lainnya adalah ketatnya regulasi dan sentimen negatif. Isu bahwa produk transgenik memicu kanker terus berhembus meski belum didukung oleh bukti ilmiah yang solid (peer-reviewed). Pemerintah perlu menyusun regulasi yang seimbang. Di satu sisi, kita harus menjaga biodiversitas lokal agar tidak tergerus oleh sifat dominan organisme transgenik. Di sisi lain, regulasi jangan sampai mencekik inovasi. Kita butuh protokol keamanan hayati (biosafety) yang ketat namun transparan, sehingga kepercayaan publik dapat terbangun. Kita tidak boleh membiarkan ketakutan yang tidak berdasar sains menghambat kemajuan bangsa.

Siapkah Kita Berdaulat?

Dunia tidak akan menunggu Indonesia siap. Praktek bioteknologi telah menjadi arus utama global dan instrumen kunci dalam kompetisi geopolitik abad ke-21. Memilih untuk mengabaikannya adalah pilihan untuk tertinggal dan tetap bergantung pada rantai pasok global yang rapuh.

Pertanyaan "siapkah kita?" seharusnya tidak lagi ditujukan pada teknologinya, karena teknologi itu sudah ada di depan mata. Pertanyaan itu harus kita tujukan pada diri sendiri: Siapkah mentalitas birokrasi kita mendukung riset tingkat tinggi? Siapkah tanah kita menerima benih masa depan? Dan yang paling penting, siapkah sistem pemerintahan kita meletakkan sains sebagai panglima dalam perumusan kebijakan pangan?

Bioteknologi bukan sekadar tentang memanipulasi gen, ia adalah tentang memanipulasi nasib sebuah bangsa. Saatnya kita berhenti menjadi penonton di pinggir lapangan sejarah dan mulai menanam benih kedaulatan kita sendiri di laboratorium dan di sawah-sawah nusantara. Jika tidak sekarang, kapan lagi kita akan benar-benar merdeka secara pangan?

Penulis adalah Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Bidang Keahlian Bioteknologi