Opini Dosen

Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi KPU terkait penetapan hasil pemilu 2024 lalu, walaupun dari beberapa hasil Quick Count sudah bisa diprediksi peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak, baik untuk pilpres mapun untuk pilek. Pemilu kali ini merupakan pemilu kelima pasca reformasi dan kali kedua diselenggarakan secara serentak untuk memilih Pasangan Presiden dan Wakil Presiden sekaligus anggota Legislatif. Setelah kepemimpinan petahana selama dua periode, kini saatnya pergantian kepemimpinan pada kandidat baru yang diharapkan memberi gairah baru pada perpolitikan Indonesia, serta membawa perjalanan pada kematangan demokrasi.

Apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden boleh melaksanakan kampanye untuk pasangan calon tertentu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden? Secara hukum, dengan merujuk Pasal 299 UU Pemilu, jawabannya sudah sangat jelas, Presiden atau Wakil Presiden boleh atau berhak melaksanakan kampanye. Hanya saja, jawaban tentu tidak hanya sampai di sana, melainkan mesti sampai pada jawaban bagaimana seharusnya jika Presiden atau Wakil Presiden melaksanakan kampanye. Terkait hal ini, terdapat sejumlah norma sebagai kerangka hukum kampanye yang mesti diperhatikan dan dipatuhi, khusus oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Pemilihan umum yang akan dihelat tidak berapa lagi menjadi penentu untuk menentukan arah dan nasib Bangsa Indonesia lima tahun kedepan. Masyarakat tentu menumpangkan harapan yang besar kepada calon pemimpinnya. Debat yang diselenggarakan oleh KPU dapat dijadikan alat untuk mengukur dan menakar visi, misi, program kerja dan strategi mengeksekusinya bagi setiap paslon.

Pemilu hanya politik prosedural dan teknis memilih pemimpin secara fair dan elegan agar elit tidak jumud dan digantikan oleh elit baru yang lebih fresh dan visioner. Jika elit tidak bisa mendorong perubahan besar maka tentu mereka tak berguna sama sekali kecuali untuk dirinya, keluarga, kelompok dan partai politiknya. Mereka menderita kekeringan ide revolusioner dan lupa melawan kekuasaan yang korup.