Opini Dosen

Tim hukum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar menjadi yang pertama mengajukan permohonan PHPU Pilpres.

Salah satu aspek penting dalam sila Pancasila dan prakteknya paling dirasakan oleh masyarakat Indonesia ialah sila ke-lima, sila keadlian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan merupakan pilar dasar bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera serta bermartabat. Sebuah cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi semua. Makna keadilan itu sendiri adalah tidak berat sebelah, menimbang sama berat, dan mengukur sama panjang. Tetapi dalam hal pemerintahan, makna keadilan itu sendiri dapat dilihat dari berbagai segi dan berbagai aspek seperti, keadilan dalam pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan, termasuk kesetaraan dimata hukum dan masih banyak lagi. Hukum sebagai alat untuk menegakkan keadilan, harus dijalankan dengan adil dan imparsial atau tidak memihak. Berbagai berita, media, dan artikel dari berbagai sumber menggambarkan tentang upaya mewujudkan hukum yang adil. Di lain sisi kita melihat ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Ketidakpercayaan itu timbul karena diskriminasi hukum, hukum yang dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan segelintir orang untuk meraup keuntungan pribadi.

Saat ini kemacetan merupakan suatu kondisi dimana arus lalu lintas yang lewat terutama pada ruas jalan yang melebihi kapasitas jalan tersebut sehingga menyebabkan terjadinya antrian.  Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan sehari-hari khususnya pada kota-kota besar di Indonesia. Dimana jika arus pada lalu lintas memenuhi kapasitas, kemacetan mulai terjadi sehingga kemacetan semakin meningkat apabila arus lalu lintas begitu besar  sehingga kendaraan sangat berdekatan satu sama lain. Beberapa faktor yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, yaitu tingkat jumlah kendaraan dengan ruas jalan yang tidak seimbang, adanya parkir liar, dan adanya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan ataupun  fasilitas pendukung lainnya.

Penegakan hukum berkeadilan merupakan kewajiban yang harus ditegakkan bagi suatu negara, khususnya Indonesia. Dalam proses penegakan hukum berkeadilan dibutuhkan lembaga yang diisi oleh orang-orang yang berintegritas, berkomitmen, dan berdedikasi sehingga menghasilkan lembaga independen sejati. Untuk itu, dalam penegakan hukum berkeadilan diperlukan usaha dan sinergi yang maksimal antarlembaga serta aktor-aktor di dalamnya. Persoalan penegakan hukum di Indonesia tak kunjung usai, sebab kurangnya integritas, komitmen, serta dedikasi dari aktor penegak hukum di Indonesia.