Opini Dosen

Apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden boleh melaksanakan kampanye untuk pasangan calon tertentu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden? Secara hukum, dengan merujuk Pasal 299 UU Pemilu, jawabannya sudah sangat jelas, Presiden atau Wakil Presiden boleh atau berhak melaksanakan kampanye. Hanya saja, jawaban tentu tidak hanya sampai di sana, melainkan mesti sampai pada jawaban bagaimana seharusnya jika Presiden atau Wakil Presiden melaksanakan kampanye. Terkait hal ini, terdapat sejumlah norma sebagai kerangka hukum kampanye yang mesti diperhatikan dan dipatuhi, khusus oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Pemilihan umum yang akan dihelat tidak berapa lagi menjadi penentu untuk menentukan arah dan nasib Bangsa Indonesia lima tahun kedepan. Masyarakat tentu menumpangkan harapan yang besar kepada calon pemimpinnya. Debat yang diselenggarakan oleh KPU dapat dijadikan alat untuk mengukur dan menakar visi, misi, program kerja dan strategi mengeksekusinya bagi setiap paslon.

Pemilu hanya politik prosedural dan teknis memilih pemimpin secara fair dan elegan agar elit tidak jumud dan digantikan oleh elit baru yang lebih fresh dan visioner. Jika elit tidak bisa mendorong perubahan besar maka tentu mereka tak berguna sama sekali kecuali untuk dirinya, keluarga, kelompok dan partai politiknya. Mereka menderita kekeringan ide revolusioner dan lupa melawan kekuasaan yang korup.

Dengan visi "Menjadi Universitas Terkemuka dan Bermartabat," Universitas Andalas telah menetapkan langkah-langkah konkrit untuk memperluas cakrawala penelitian dan pendidikannya melalui kolaborasi internasional. Misi untuk menghasilkan lulusan dan karya penelitian yang berdaya saing global telah mengarahkan universitas ke dalam jalinan kerja sama dengan peneliti dan institusi asing. Tulisan ini akan mengulas bagaimana kolaborasi ini tercermin dalam data publikasi ilmiah, menyoroti pertumbuhan, dampak, dan kontribusi terhadap tantangan global dalam 10 tahun terakhir (2013-2023).